“Sehingga bisa dipahami, sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP yang menyelenggarakan tugas pembinaaan ideologi Pancasila, Ibu Megawati ditunjuk untuk menjabat ex officio Dewan Pengarah BRIN,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia balik mempertanyakan pihak-pihak yang mengkritik penunjukan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Selain itu, pihak yang mengkritik sama saja mempertanyakan keputusan pemerintah untuk memastikan riset dan teknologi berdasarkan Pancasila.
“Apa yang salah jika pemerintahan Jokowi-Maruf Amin ingin memastikan setiap kegiatan riset dan inovasi di Indonesia itu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila? Bagi kami, tak ada salahnya sama sekali kalau pemerintah pusat memilih prinsip itu,” tegasnya.
Ia juga tidak sepakat dengan tudingan penunjukan Megawati yang juga Ketua Umum PDIP sebagai kepentingan parpol tidak berdasar. Sebab dalam penunjukan tersebut, masih ada sembilan tokoh yang dipilih sebagai dewan pengarah BRIN.
“Jika kemudian dituding bahwa Dewan Pengarah ini adalah bagian dari partisan dan kepentingan praktis partai politik, bagi kami ini sangat tidak berdasar yang tak perlu dibahas lebih lanjut,” tandas Wakil Ketua MPR RI ini.
Komentar