JurnalPatroliNews – Jakarta – Peta jalan perekonomian nasional dinilai tengah menunjukkan tren pemulihan yang semakin solid pada pertengahan tahun ini.
Kombinasi antara melandainya eskalasi ketegangan geopolitik global serta ketatnya pengawasan terhadap disiplin fiskal domestik menjadi katalis utama penguatan pasar.
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., memaparkan bahwa sinyal positif ini terlihat jelas dari ketangguhan nilai tukar rupiah dan performa bursa saham.
Menurutnya, meredanya tekanan eksternal dipengaruhi oleh merosotnya harga minyak mentah dunia seiring menguatnya harapan rekonsiliasi politik di kawasan Timur Tengah.
Aktivitas perdagangan energi di jalur vital Selat Hormuz diperkirakan kembali normal pasca adanya perkembangan komunikasi yang positif antara Amerika Serikat dan Iran.
“Ada berita baik harga minyak Brent terus menurun. Harga minyak pada puncak krisis perang mencapai 120 dollar AS per barrel dan kini sudah turun lagi sekitar 4 persen menjadi 80 dollar AS per barrel,” urai Prof. Didik J. Rachbini, Selasa (16/6/2026).
Di lini domestik, pakar ekonomi ini menilai rapor kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih berada dalam batas koridor yang sangat aman.
Efisiensi Program Makan Bergizi Gratis dan Penjagaan Defisit PDB
Prof. Didik menjabarkan bahwa perolehan defisit anggaran hingga periode Mei 2026 mampu ditekan secara disiplin pada angka 0,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kondisi fiskal yang sehat ini tidak lepas dari langkah responsif pemerintah yang mulai melakukan rasionalisasi dan penyesuaian terhadap lini program prioritas.
Salah satunya terlihat pada pagu anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini disesuaikan posisinya menjadi berkisar pada angka Rp268 triliun.
Pemerintah daerah dan pusat juga didorong untuk terus melakukan efisiensi dengan mengarahkan fokus penyaluran program ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Jika saya lihat dari laporan yang ada, dalam pandangan saya kondisi fiskal cukup baik dengan pendapatan dan pengeluaran masih dalam toleransi yang memadai, terutama dalam defisit yang terjadi sampai tengah tahun sekarang ini,” katanya.
Lonjakan Pendapatan Negara Berkat Keberhasilan Sistem Coretax
Beralih ke sektor penerimaan, laporan kinerja keuangan negara mencatatkan pertumbuhan ekspansif dengan total serapan dana publik mencapai Rp1.185 triliun.
Angka pendapatan negara tersebut mengalami lonjakan bersih sebesar 19 persen jika disandingkan dengan perolehan pada periode yang sama di tahun sebelumnya.
Prof. Didik menggarisbawahi bahwa lompatan besar ini merupakan buah dari keberhasilan transformasi digital perpajakan melalui sistem Coretax.
Lini Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi dengan raihan 41 persen secara tahunan, disusul performa sektor pertambangan serta manufaktur.
Kendati demikian, penguatan instrumen pajak ini diharapkan berjalan selaras dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta substansi demokrasi di tanah air.
“Rakyat membayar pajak dalam jumlah sangat besar kepada negara, yang harus diikuti oleh perwujudan demokrasi secara substansial. Hampir semua negara yang sistem pajaknya baik, sistem demokrasinya juga baik,” tegas Rektor Universitas Paramadina tersebut.
Penguatan Ketahanan Pangan dan Menjaga Kepercayaan Pasar
Pada pos belanja negara, komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat tercermin dari kenaikan alokasi belanja sektor agraria sebesar 76 persen.
Dana tersebut dialokasikan secara masif untuk pemenuhan subsidi pupuk bagi kaum petani serta penguatan stok cadangan beras nasional di gudang-gudang BULOG.
Sementara itu, untuk pos realisasi program MBG sendiri tercatat telah menyerap anggaran sebesar Rp86,6 triliun sepanjang hampir satu semester berjalan ini.
Prof. Didik memproyeksikan pergerakan belanja pada semester kedua nanti tidak akan mengalami lonjakan ekstrim berkat kebijakan pengetatan zonasi 3T.
Guna menjaga stabilitas jangka panjang, pemerintah diimbau untuk menjaga marwah kredibilitas kebijakan serta akurasi komunikasi publik kepada para pelaku pasar.
Langkah ini sejalan dengan wejangan ekonomi yang sering ditekankan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai pentingnya menjaga traktat disiplin fiskal global.
Sebagai bentuk pemenuhan aspek keberimbangan informasi bagi publik, media ini membuka ruang hak jawab maupun klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
Komentar