JurnalPatroliNews – Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang hingga akhir November masih tergolong rendah.
Hingga 30 November 2025, realisasi belanja APBD tercatat sebesar Rp 922,5 triliun atau setara 65,3 persen dari total pagu anggaran.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan percepatan belanja daerah diperlukan agar dampak ekonomi dan manfaat anggaran dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Suahasil berharap pemerintah daerah bisa mempercepat belanja agar manfaatnya dapat lebih dirasakan masyarakat, sebagaimana dilansir dari Antara pada Kamis (18/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa dari sisi pemerintah pusat, penyaluran transfer ke daerah (TKD) telah berjalan optimal. Hingga akhir November 2025, TKD telah tersalurkan sebesar Rp 795,6 triliun atau 91,5 persen dari pagu yang ditetapkan.
Kenaikan realisasi TKD terbesar terjadi pada dana bagi hasil (DBH) yang tumbuh 22,5 persen serta dana alokasi khusus (DAK) nonfisik yang meningkat 14,9 persen.
Di sisi lain, saldo kas pemerintah daerah di perbankan menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data per Oktober 2025, saldo kas pemda tercatat Rp 230,1 triliun dan turun menjadi Rp 218,2 triliun pada akhir November 2025.
Menurut Suahasil, penurunan saldo ini mengindikasikan bahwa belanja daerah seharusnya masih bisa ditingkatkan lagi di sisa waktu tahun anggaran.
Dalam paparan Kementerian Keuangan, seluruh komponen belanja APBD tercatat mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Belanja pegawai hingga November 2025 terealisasi Rp 376 triliun, turun 1,7 persen year on year. Belanja barang dan jasa mencapai Rp 265,7 triliun atau turun 8,9 persen.
Sementara itu, penurunan paling signifikan terjadi pada belanja modal yang tercatat sebesar Rp 92 triliun, atau merosot 32,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 136,5 triliun. Belanja lainnya juga mengalami penurunan 24,1 persen menjadi Rp 188,8 triliun.
