JurnalPatroliNews | Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) terus memantapkan langkah untuk menjadi organisasi konstituen Dewan Pers. Komitmen tersebut diwujudkan melalui audiensi dengan jajaran pimpinan Dewan Pers di Kantor Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (7/7/2026), menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) III PJS.
Rombongan DPP PJS dipimpin langsung Ketua Umum Mahmud Marhaba, didampingi Sekretaris Jenderal Abdul Rasyid Zaenal, Ketua Bidang Humas Muhammad Yasir, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Wiwin Alfianti, serta Pengurus DPD PJS DKI Jakarta, Faqihu.
Audiensi diterima Wakil Ketua Dewan Pers Toto Suryanto bersama jajaran pimpinan komisi, yakni Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Yogi Hadi Ismanto, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Abdul Manan, Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi Maha Eka Swasta, serta Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Muhammad Jazuli.
Dalam pemaparannya, Mahmud Marhaba menjelaskan perkembangan organisasi sejak berdiri pada 2022. Ia memaparkan berbagai capaian PJS, mulai dari latar belakang pembentukan organisasi, keberadaan kepengurusan di 25 provinsi, jumlah anggota yang telah melampaui 1.000 orang, hingga berbagai program peningkatan profesionalisme wartawan.
“Saat ini anggota kami sudah lebih dari seribu orang dengan kepengurusan yang solid di 25 provinsi. Insya Allah, dalam waktu dekat kami akan merampungkan seluruh persyaratan sesuai ketentuan Dewan Pers,” ujar Mahmud.
Pembinaan Wartawan Jadi Fokus Utama
Dalam sesi diskusi, Wakil Ketua Dewan Pers Toto Suryanto mempertanyakan orientasi PJS dalam mengajukan diri sebagai organisasi konstituen.
“Apakah PJS hanya berorientasi menjadi konstituen? Jika demikian, mengapa tidak bergabung dengan organisasi yang sudah ada?” tanya Toto.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Mahmud menegaskan bahwa PJS dibentuk bukan sekadar untuk memperoleh status konstituen, melainkan sebagai wadah pembinaan bagi para wartawan yang belum mendapatkan ruang pembinaan secara optimal.
Menurutnya, masih banyak insan pers yang belum memiliki akses terhadap peningkatan kompetensi sehingga rentan mendapat stigma negatif sebagai wartawan tidak profesional.
“PJS hadir untuk merangkul mereka agar menjadi wartawan yang profesional dan kompeten. Alhamdulillah, sejak PJS berdiri, banyak anggota yang telah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan memperoleh sertifikat kompetensi,” jelasnya.
Dewan Pers: Semua Organisasi Berpeluang Menjadi Konstituen
Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Dewan Pers, Yogi Hadi Ismanto, menegaskan bahwa Dewan Pers membuka kesempatan bagi setiap organisasi pers untuk menjadi konstituen sepanjang mampu memenuhi seluruh persyaratan administratif maupun substantif.
“Dewan Pers tidak akan mempersulit organisasi yang ingin menjadi konstituen. Selama seluruh persyaratan dipenuhi, prosesnya akan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Yogi.
Ia menjelaskan, proses verifikasi dilakukan untuk memastikan organisasi pers yang menjadi konstituen benar-benar memiliki komitmen dalam menjaga profesionalisme, independensi, dan kualitas ekosistem pers nasional.
“Semakin banyak organisasi pers yang memenuhi syarat menjadi konstituen tentu semakin baik bagi dunia pers. Namun kualitas organisasi tetap menjadi prioritas,” tambahnya.
Selain itu, jajaran pimpinan Dewan Pers juga mendorong PJS agar terus memperkuat pembinaan anggota, khususnya dalam penerapan Kode Etik Jurnalistik dan peningkatan kompetensi wartawan.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat tersebut ditutup dengan dorongan agar PJS segera melengkapi seluruh dokumen persyaratan untuk memasuki tahapan verifikasi yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Juli 2026.
Pada hari yang sama, Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia (SWI) juga melakukan audiensi dengan Dewan Pers sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi pers dan mendukung terciptanya ekosistem pers nasional yang profesional, independen, serta bertanggung jawab.
(Redaksi/DPP PJS)
Komentar