JurnalPatroliNews – Jakarta,- Mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dr. Dipo Alam menyatakan bahwa subsidi pupuk menjadi bancakan korupsi di pusat dan daerah.
Demikian dia sampaikan dalam diskusi LP3ES melalui platform twitter space @djrachbini bertajuk “Politik Industri Nasional dan Program Hilirisasi”, Senin (7/2) malam.
Ia menyinggung bahwa peta jalan industrialisasi di Indonesia sebenarnya sempat dibuat pada era kepemimpinan Presiden BJ Habibie. Namun terhenti dan hilang setelah BJ Habibie tidak lagi menjabat.
Menurutnya pada era Pak Harto, terlepas dari kekurangan yang ada, penanganan dan perhatian pada sektor pertanian dan pupuk termasuk luarbiasa. Politik industri ke mekanisasi pertanian dengan membangun industri pupuk, NPK, semua ada konsepnya. Pak Harto memiliki data-data statistik industri pertanian lengkap.
Ironisnya lanjut Dipo, setelah reformasi politik, industrialisasi malah ditinggalkan.
“Subsidi pupuk malah jadi bancakan korupsi di pusat dan daerah. Politik industri telah ditinggalkan. KKN luarbiasa terjadi pada subsidi pupuk. Padahal dulu ada Kuntoro Mangkusubroto ahli sistem ITB yang menciptakan UKP4 yang bisa memonitor sektor pertanian, sehingga para Bupati, Kepala Desa, Parpol-parpol yang disetir oligarki tidak bisa bermain-main dengan pupuk. Jelas, korupsi dan KKN harus diberantas jika mau membangun sistem yang baik,” katanya.
Sementara itu Peneliti INDEF, Dr. Eisha M. Rachbini mengungkap hasil riset tentang hilirisasi industri di Indonesia, bahwa point penting yang harus dicatat adalah dengan kepemilikan sumber daya alam (SDA) berlimpah Indonesia harus bisa menemukan cara agar SDA berlimpah dapat diolah oleh industri pengolahan dalam negeri dan menciptakan produk yang bernilai tambah tinggi.
“Tidak hanya mengandalkan ekspor bahan mentah yang tergantung pada volatilitas harga komoditas di luar negeri. Seperti pertumbuhan ekonomi kuartal IV ini yang bergantung kepada bahan mentah dan sumberdaya alam dimana harganya di pasar internasional naik pesat.” Katanya.
Komentar