JurnalPatroliNews | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengakui masih ada pekerjaan besar yang belum dituntaskan pemerintahannya. Tidak semua persoalan bangsa selesai, begitu pula seluruh janji politik yang pernah disampaikannya kepada masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo memilih tidak mengklaim seluruh target pemerintahannya telah tercapai. Sebaliknya, ia menekankan bahwa sejumlah persoalan yang selama bertahun-tahun dianggap sulit mulai mendapatkan penyelesaian melalui kebijakan yang telah dijalankan pemerintah.
“Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan, belum,” ujar Prabowo.
Menurut dia, capaian pemerintah selama kurang dari dua tahun tidak semestinya diukur semata-mata dari persoalan yang telah selesai. Hal yang lebih penting, kata Prabowo, adalah keberanian pemerintah mengambil keputusan untuk mulai menyelesaikan masalah yang sebelumnya berlarut-larut.
Ia menyebut kerja pemerintah didorong oleh keberanian mengambil keputusan, kerja keras, orientasi kepada kepentingan rakyat, serta gotong royong seluruh unsur bangsa.
“Masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan,” tegasnya.
Prabowo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. Hingga pelaksanaan Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus 2026, ia menyebut masa pemerintahannya telah berjalan selama 21 bulan atau 663 hari.
Dalam kurun waktu tersebut, Prabowo mengungkapkan pemerintah telah menetapkan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif yang diarahkan untuk menangani berbagai persoalan nasional.
“Dalam waktu 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah negara,” katanya.
Angka tersebut, menurut Prabowo, menunjukkan adanya intensitas kebijakan yang cukup tinggi dalam pemerintahan yang dipimpinnya.
Jika dihitung berdasarkan periode 663 hari, pemerintah rata-rata menetapkan sekitar satu kebijakan transformatif setiap lima hari.
Prabowo juga menyoroti karakter persoalan yang hendak diselesaikan. Sebagian di antaranya bukan persoalan baru, melainkan masalah yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan belum menemukan penyelesaian.
“Sebagian masalah-masalah itu, telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dari pidato kenegaraan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026. Ia sekaligus memberikan gambaran bahwa pemerintahannya masih berada dalam proses menjalankan agenda transformasi nasional.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak sedang mengklaim seluruh persoalan telah berakhir. Namun, ia ingin menunjukkan bahwa sejumlah masalah yang sebelumnya dianggap sulit mulai disentuh melalui keputusan dan kebijakan pemerintah.
Dengan demikian, pesan utama yang disampaikan Prabowo bukanlah klaim bahwa semua pekerjaan telah selesai, melainkan penegasan bahwa proses penyelesaian telah dimulai dan pemerintah terus berupaya mempercepatnya.
Sidang Tahunan MPR RI tersebut menjadi salah satu momentum penting bagi Presiden untuk menyampaikan evaluasi perjalanan pemerintahan sekaligus menjelaskan arah kebijakan nasional di hadapan lembaga negara dan masyarakat Indonesia.
Komentar