JurnalPatroliNews – Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI mendapatkan akses dari dana Rp200 triliun yang disalurkan pemerintah pusat melalui bank-bank Himbara. Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Balai Kota Jakarta.
Menkeu Purbaya menyambut positif gagasan tersebut, seraya menekankan bahwa pemanfaatan dana tersebut bersifat business to business (B2B).
“Tentang dana yang Rp200 triliun dari Bank Himbara, bisa dipakai nggak? Itu, pada dasarnya adalah business to business. Kalau menguntungkan, mereka bisa langsung datang ke Himbaranya,” ujar Purbaya.
Selain itu, Purbaya juga menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Jakarta Collaboration Fund, sebuah inisiatif Pemprov DKI untuk menciptakan dana kolaborasi yang tidak hanya bermanfaat bagi Jakarta, tetapi juga daerah lain.
“Dia ingin menciptakan fund Jakarta yang bisa tidak dipakai di Jakarta saja, tapi dipakai ke tempat lain juga. Saya pikir, kita akan mendukung strategi itu,” katanya.
Dalam pengembangan pembiayaan untuk sektor UMKM dan industri lokal, Menkeu bahkan membuka peluang untuk menyuntikkan dana langsung ke Bank Jakarta sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Jakarta punya Bank Jakarta. Saya taruh di Himbara yang Rp200 triliun. Gimana kalau saya tambah beberapa puluh triliun ke Bank Jakarta? Nanti jumlahnya akan saya hitung. Tapi, kalau Rp10 triliun, Rp20 triliun saja bisa kali ya, untuk nyerap,” ujarnya.
Terkait rencana pembangunan gedung baru Bank Jakarta di kawasan SCBD, Menkeu menyatakan dukungannya. Menurutnya, proyek tersebut akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Saya senang banget dengan itu. Karena itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jakarta dan nasional secara keseluruhan,” pungkasnya.
