JurnalPatroliNews | Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat perlindungan masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah. Penanganan, menurutnya, tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus menjamin keselamatan, kesehatan, serta keberlangsungan penghidupan warga selama bencana berlangsung.
Puan menyampaikan keprihatinannya terhadap masyarakat yang masih menghadapi kabut asap dan berbagai gangguan aktivitas akibat karhutla berkepanjangan. Dampaknya tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial dan kondisi ekonomi keluarga.
“Karhutla yang terjadi di berbagai daerah sampai sekarang masih belum bisa diatasi. Banyak masyarakat telah merasakan dampaknya baik dari sisi kesehatan, keamanan, dan sosial,” kata Puan dalam keterangannya, Selasa (13/10/2026).
Ia menilai keluarga terdampak membutuhkan kepastian bahwa pemerintah hadir memberikan perlindungan selama situasi belum pulih, sekaligus menyediakan dukungan agar kehidupan mereka dapat kembali berjalan normal setelah bencana terkendali.
“Banyak keluarga sedang berusaha menjaga keselamatan sekaligus memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah perlu memberi kepastian bahwa mereka memperoleh dukungan selama keadaan ini berlangsung dan memiliki jalan untuk memulihkan kehidupan setelahnya,” ujarnya.
Karhutla Berdampak terhadap 12,5 Juta Jiwa
Besarnya dampak karhutla terlihat dari data Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dalam laporan per 9 September 2026, kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan tercatat berdampak terhadap sekitar 12,5 juta jiwa.
Data tersebut mencakup tujuh provinsi, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.
Dalam laporan yang sama, Kemenkes mencatat 324 orang mengalami luka berat atau menjalani perawatan inap, 23 orang mengalami luka ringan atau menjalani perawatan jalan, serta empat orang meninggal dunia. Angka tersebut merupakan potret kondisi pada 9 September 2026, sehingga tidak dapat dianggap sebagai jumlah korban terbaru per 13 Oktober.
Dampak kesehatan juga tercermin dari pencatatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Kemenkes melaporkan sebanyak 174.694 kasus ISPA tercatat di wilayah terdampak karhutla sejak 18 Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah kumulatif tersebut, 40.363 kasus dialami balita.
Angka tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terdampak. Namun, data kasus kumulatif perlu dibedakan dari jumlah pasien yang masih sakit pada tanggal pelaporan.
Kondisi ini memperkuat urgensi perlindungan kelompok rentan, termasuk anak-anak, lansia, ibu hamil, serta warga yang memiliki penyakit penyerta dan berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.
Pemerintah Diminta Perkuat Perlindungan Selama Bencana
Puan menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan perlindungan masyarakat berjalan seiring dengan upaya pemadaman. Kebijakan yang diterapkan harus memiliki sasaran jelas, pembagian tanggung jawab antarlembaga, serta jaminan keberlanjutan bantuan selama warga masih merasakan dampak bencana.
“Pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat agenda perlindungan masyarakat selama karhutla berkepanjangan,” tegasnya.
Menurut Puan, pembatasan atau penyesuaian aktivitas demi keselamatan memang diperlukan ketika kualitas udara memburuk. Namun, keputusan tersebut perlu mempertimbangkan dampak yang berbeda terhadap kondisi setiap keluarga.
Pekerja harian, misalnya, dapat kehilangan pendapatan ketika aktivitas di luar ruangan dibatasi. Orang tua harus menyesuaikan pengasuhan anak apabila sekolah menghentikan kegiatan tatap muka, sedangkan pelaku usaha kecil berpotensi mengalami penurunan pendapatan akibat berkurangnya aktivitas ekonomi.
Karena itu, penanganan karhutla perlu disertai pemetaan kebutuhan warga agar bantuan dan pelayanan dapat diberikan secara tepat sasaran.
“Ketika aktivitas warga perlu dibatasi demi perlindungan, dukungan terhadap kehidupan keluarganya perlu dipikirkan bersamaan. Kepastian itu akan membantu masyarakat menjalani keputusan pemerintah dengan lebih tenang,” ungkap Puan.
Ia juga meminta pemerintah memperhatikan perubahan kondisi rumah tangga selama bencana berlangsung. Keluarga yang sebelumnya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari bisa menghadapi kesulitan ketika kehilangan sumber penghasilan atau harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menjaga kesehatan.
Dampak Asap Meluas hingga Malaysia
Dampak karhutla tidak hanya dirasakan di wilayah Indonesia. Kabut asap juga mengganggu aktivitas di negara tetangga, termasuk Malaysia, yang sempat menutup sekolah di sejumlah wilayah akibat memburuknya kualitas udara.
Peristiwa di Johor pada 8 Oktober 2026 turut menjadi perhatian. Tiga kakak beradik meninggal dunia dalam kecelakaan sepeda motor dan truk di Pontian. Kecelakaan itu terjadi ketika kawasan tersebut dilanda kabut asap dan sekolah setempat ditutup.
Meski peristiwa tersebut berlangsung di tengah kondisi jerebu, laporan yang tersedia tidak memastikan kabut asap sebagai penyebab langsung kecelakaan. Kejadian itu tetap memperlihatkan pentingnya informasi keselamatan yang jelas ketika kondisi lingkungan mengganggu aktivitas masyarakat.
Puan menilai penanganan karhutla harus memperhitungkan dampak yang lebih luas, termasuk keselamatan warga, kegiatan pendidikan, mobilitas, dan kemampuan masyarakat mempertahankan penghidupan.
Pendekatan yang mengutamakan perlindungan masyarakat dinilai penting agar langkah darurat tidak menimbulkan beban yang semakin berat bagi keluarga terdampak.
Bantuan Harus Berlanjut hingga Pemulihan
Puan meminta pemerintah memastikan bantuan tidak berhenti ketika situasi darurat mulai mereda. Pengurangan dukungan perlu mempertimbangkan kondisi faktual masyarakat dan tingkat pemulihan yang telah dicapai.
“Keputusan mengurangi dukungan juga harus mempertimbangkan pemulihan yang benar-benar telah dialami masyarakat,” ujarnya.
Menurut Puan, warga membutuhkan kejelasan mengenai keberlanjutan bantuan, akses layanan kesehatan, serta langkah pemulihan ekonomi. Kepastian tersebut dapat membantu masyarakat merencanakan kembali aktivitas dan memenuhi kebutuhan keluarganya.
Pemerintah juga perlu memastikan kelompok yang paling terdampak tidak terlewat dalam pendataan. Rumah tangga yang kehilangan pendapatan atau menghadapi pengeluaran kesehatan tambahan membutuhkan perhatian agar tidak semakin rentan selama masa pemulihan.
Dengan demikian, transisi dari penanganan darurat menuju pemulihan perlu dilaksanakan berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan, bukan semata-mata karena intensitas kebakaran telah menurun.
DPR Akan Memperhatikan Perlindungan Masyarakat
Puan menyampaikan penghargaan kepada petugas, relawan, dan masyarakat yang terus berupaya membantu penanganan karhutla. Ia menilai kerja keras tersebut perlu ditopang oleh keputusan pemerintah yang menyelaraskan pengendalian bencana dengan perlindungan penghidupan warga.
“Upaya tersebut perlu ditopang oleh keputusan pemerintah yang menyatukan pengendalian bencana dengan perlindungan penghidupan warga,” katanya.
Ia menambahkan, DPR akan memperhatikan keselarasan keputusan pemerintah dan kesinambungan perlindungan agar perubahan tahapan penanganan tidak membuat masyarakat kehilangan kepastian.
Upaya pengendalian karhutla membutuhkan koordinasi lintas sektor, mulai dari pemadaman, pemantauan kualitas udara, layanan kesehatan, hingga perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi. Setiap unsur tersebut perlu berjalan beriringan agar penanganan bencana memberikan manfaat nyata.
Puan berharap pemerintah dapat menetapkan prioritas yang jelas dan memastikan dukungan mengikuti kebutuhan masyarakat selama kondisi belum sepenuhnya pulih.
Dengan perlindungan yang berkelanjutan, warga diharapkan mampu melewati masa sulit, menjaga kesehatan keluarga, dan kembali membangun kehidupan secara bertahap setelah dampak karhutla mereda.
Komentar