JurnalPatroliNews – Jakarta,- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Indonesia membutuhkan dana sekitar Rp3.460 triliun atau sekitar Rp266 triliun per tahun hingga 2030 dalam rangka mengurangi emisi karbon.
“Kami memperkirakan biayanya akan menjadi sekitar Rp3.460 triliun rupiah atau sekitar 266 triliun per tahun hingga 2030,” katanya dalam Webinar S20 bertajuk Kebijakan Tingkat Tinggi tentang Transisi Energi Berkeadilan di Jakarta, Kamis(17/3).
Indonesia sendiri meratifikasi Perjanjian Paris atau Paris Agreement yang di dalamnya terdapat komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) pada 2016.
Berdasarkan dokumen NDC, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 persen melalui kemampuan sendiri dan 41 persen melalui dukungan internasional pada 2030.
Sri Mulyani mengatakan isu mengenai transisi energi atau agenda perubahan iklim di Indonesia ini menjadi prioritas tertinggi dan telah diterjemahkan ke dalam program kebijakan.
Meski demikian, Sri Mulyani mengaku kebijakan fiskal hanya akan mampu memenuhi 34 persen dari total kebutuhan pembiayaan yang mencapai Rp3.460 triliun.
Secara rinci, untuk mengurangi emisi karbon di sektor kehutanan maka pemerintah membutuhkan 6,5 miliar dolar AS sedangkan di sektor energi mencapai 250 miliar dolar AS.
Oleh sebab itu, Indonesia membutuhkan kebijakan yang dapat mengundang sektor swasta dan badan usaha milik negara (BUMN) untuk berpartisipasi memenuhi kebutuhan anggaran itu.
Ia menegaskan pemerintah harus membuat kerangka kebijakan yang berisi upaya mengatasi perubahan iklim termasuk merancang transisi energi.
“Saya pikir menempatkan kebijakan yang tepat sangat penting. Jadi perbaiki kebijakannya,” tegasnya.
Sri Mulyani menjelaskan sejauh ini upaya yang telah ditempuh pemerintah di antaranya adalah memperkenalkan pasar karbon dan pajak karbon serta bekerja sama dengan kementerian lain agar dapat membangun mekanisme pasar.
Komentar