JurnalPatroliNews | Sintang — Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, tidak hanya dilakukan melalui pemantauan dan pemadaman titik api.
Satgas Karhutla TNI yang dipimpin Brigjen TNI M. Zamroni memilih memperkuat pendekatan sosial dengan berdialog langsung bersama tokoh adat Dayak dan unsur pemerintahan setempat.
Dialog tersebut digelar di Nanga Mau, Kayan Hilir, Senin (31/8/2026).
Ketua Kelompok Penyuluh Satgas Karhutla TNI wilayah Kayan Hilir, Kolonel Arh Saptarendra Prasada, mengatakan kegiatan tersebut dilakukan untuk menyatukan pemahaman mengenai langkah pencegahan karhutla di tengah masyarakat.
Menurut Saptarendra, penurunan titik api di wilayah tersebut salah satunya berkaitan dengan berakhirnya aktivitas pembukaan lahan secara tradisional.
“Secara tradisional, sebagaimana disampaikan tadi oleh Ketua Dewan Adat Dayak Pak Subendi, pembukaan lahan telah selesai pada Juli dan sekarang mestinya sudah masuk tahap nugal. Jadi para peladang tentunya sudah tidak buka lahan lagi,” ujar Saptarendra.
Ia mengatakan kondisi tersebut membuat aktivitas pembukaan lahan tidak lagi menjadi faktor utama yang perlu mendapat perhatian pada periode sekarang.
Meski aktivitas pembukaan lahan disebut telah berakhir, Satgas Karhutla masih melihat adanya potensi kebakaran akibat kelalaian.
“Jadi untuk kebakaran hutan yang terjadi saat ini, lebih kepada dampak kelalaian oknum masyarakat,” kata Saptarendra.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian sementara dari Satgas berdasarkan kondisi di lapangan. Penyebab setiap kebakaran tetap membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan faktor penyebabnya.
Karena itu, pencegahan tidak cukup dilakukan dengan menunggu munculnya titik api.
Edukasi dan pengawasan masyarakat menjadi bagian penting agar api dari aktivitas tertentu tidak merembet menjadi kebakaran yang lebih luas.
Saptarendra menilai pelibatan lembaga adat memiliki posisi penting dalam mitigasi bencana di Kayan Hilir.
Selain pemerintah dan aparat, tokoh adat memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan sosial masyarakat.
“Peran adat dalam mitigasi bencana di wilayah Kayan Hilir sangat luar biasa,” ujarnya.
Ia mencontohkan kemampuan lembaga adat dalam membangun kesepakatan bersama masyarakat, termasuk dalam persoalan sosial dan ekonomi yang menyentuh kehidupan sehari-hari.
Menurutnya, pola tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan karhutla.
Salah satu hasil dialog adalah kesepahaman para tokoh masyarakat agar aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar tidak dilakukan.
“Alhamdulillah, dari hasil dialog itu, ketua suku menyampaikan bahwa masyarakat, khususnya peladang, sepakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar,” kata Saptarendra.
Kesepakatan tersebut dinilai penting karena pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan masyarakat yang berada langsung di sekitar kawasan rawan.
Tidak hanya menghentikan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, masyarakat juga didorong menjaga lingkungan secara lebih luas.
Dalam dialog tersebut, Satgas juga membahas tradisi menuba yang masih dijalankan masyarakat Dayak Kayan Hilir.
Kayan Hilir memiliki 43 desa dan dihuni sejumlah kelompok masyarakat Dayak yang mempertahankan tradisi adat.
Saptarendra menjelaskan tradisi menuba pada dasarnya berkaitan dengan aktivitas masyarakat dalam mencari ikan dan memiliki konteks sosial budaya tersendiri.
Namun, pada pelaksanaannya saat ini terdapat perubahan pola, terutama di kalangan generasi muda.
“Menuba dilakukan oleh anak-anak muda tidak menggunakan racun alami atau portas, dan selesainya membakar ikan yang terkadang bisa lalai dan akhirnya membakar hutan,” terang Saptarendra.
Potensi kelalaian setelah aktivitas tersebut menjadi salah satu hal yang dibicarakan dalam forum.
Menurut Saptarendra, Dewan Adat Dayak Kayan Hilir merespons persoalan tersebut dengan mendorong penghentian aktivitas yang dinilai dapat meningkatkan risiko kebakaran.
Pendekatan yang dilakukan Satgas Karhutla TNI memperlihatkan bahwa mitigasi tidak harus selalu melalui pendekatan penindakan.
Kearifan lokal dapat menjadi instrumen untuk membangun kesadaran masyarakat apabila dikombinasikan dengan edukasi dan koordinasi aparat.
Tokoh adat memiliki posisi strategis karena pesan mengenai larangan atau pencegahan dapat diterima masyarakat melalui struktur sosial yang telah mereka kenal.
Karena itu, Satgas menilai dialog dengan kepala adat dan ketua suku menjadi bagian penting dari strategi pencegahan.
Selain membahas aktivitas masyarakat, forum tersebut juga menyepakati pentingnya meningkatkan pemahaman mengenai pencegahan karhutla kepada generasi muda.
Anak-anak sekolah dipandang sebagai kelompok penting untuk diberikan edukasi sejak dini.
Pengetahuan mengenai bahaya kebakaran, cara mencegah api meluas serta pentingnya menjaga lingkungan diharapkan dapat membentuk perilaku yang lebih bertanggung jawab.
Menurut Saptarendra, pencegahan tidak dapat hanya dilakukan ketika memasuki musim kemarau.
Kesadaran masyarakat perlu dibangun sebelum kondisi rawan terjadi.
Dialog juga membahas rencana pelaksanaan doa untuk memohon hujan.
Kegiatan tersebut direncanakan melibatkan pemuka agama Islam serta pemuka agama Kristen Protestan dan Katolik.
Menurut Satgas, kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk kebersamaan masyarakat dalam menghadapi kondisi kemarau.
Langkah tersebut ditempatkan sebagai bagian dari pendekatan sosial dan spiritual masyarakat setempat dalam menghadapi potensi bencana.
Saptarendra mengingatkan karakter geografis dan kondisi wilayah Kayan Hilir memiliki tantangan bencana yang berbeda berdasarkan musim.
Saat musim kemarau, wilayah tersebut rentan terhadap karhutla.
Sebaliknya, ketika musim hujan datang, potensi bencana bergeser menjadi banjir.
“Alhamdulillah, dari forum itu kita bisa memiliki pemahaman yang sama terkait bahaya bencana karhutla dan memitigasi sesuai fungsi masing-masing,” ujarnya.
Kesamaan pemahaman tersebut menjadi modal awal untuk membangun sistem mitigasi yang lebih terkoordinasi.
Dialog tidak hanya dihadiri unsur TNI dan tokoh adat.
Camat Kayan Hilir S. Matius Akon, perwakilan Polsek, pelaksana harian Danramil, kepala suku dan perangkat adat turut hadir.
Perwakilan sejumlah unsur masyarakat dan instansi juga dilibatkan, antara lain perusahaan pengelola sawit, sekolah dasar, sekolah menengah, Puskesmas hingga penyuluh pertanian.
Dari Satgas Penyuluh Karhutla TNI turut hadir Kolonel Kes Robbi Mandolin dan Kolonel Laut (KH) Chumaedy.
Pelibatan banyak pihak tersebut dilakukan karena pencegahan bencana membutuhkan koordinasi lintas sektor.
Menurut Saptarendra, dialog tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk menyampaikan imbauan.
Forum itu juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi masalah serta mencari alternatif solusi yang dapat diterapkan sesuai kondisi wilayah.
“Dialog juga sebagai ajak koordinasi untuk menemukan pokok masalah serta alternatif solusi terkait mitigasi bencana,” pungkasnya.
Dengan pola tersebut, Satgas ingin membangun pencegahan dari tingkat masyarakat, bukan hanya mengandalkan respons ketika kebakaran sudah terjadi.
Penurunan titik api di Kayan Hilir menjadi momentum bagi Satgas dan masyarakat untuk memperkuat langkah pencegahan.
Aktivitas pembukaan lahan yang disebut telah berakhir menjadi salah satu alasan berkurangnya potensi kebakaran dari kegiatan tersebut.
Namun, risiko tetap ada selama masih terdapat aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan api.
Karena itu, kesepakatan masyarakat, peran lembaga adat, edukasi kepada generasi muda, koordinasi aparat dan kesiapsiagaan pemerintah menjadi satu rangkaian yang tidak terpisahkan.
Kayan Hilir kini mencoba membangun pendekatan mitigasi yang bertumpu pada kekuatan masyarakat sendiri.
TNI menjalankan fungsi pendampingan dan koordinasi, pemerintah daerah menguatkan kebijakan serta pelayanan, sedangkan lembaga adat menjadi penghubung penting dengan masyarakat.
Bila pola tersebut berjalan konsisten, pencegahan karhutla diharapkan tidak lagi hanya bergantung pada kemampuan memadamkan api.
Langkah yang jauh lebih penting adalah memastikan api tidak pernah berubah menjadi bencana besar.
Di Kayan Hilir, upaya itu kini dimulai dari satu meja dialog: mempertemukan TNI, pemerintah, tokoh adat dan masyarakat untuk menyepakati cara menjaga hutan dan lahan tetap aman.
Komentar