JurnalPatroliNews | Jakarta — Pemerintah terus mencari formula untuk mengatasi persoalan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di tengah tingginya harga tanah dan semakin terbatasnya lahan di kawasan perkotaan.
Pembangunan hunian vertikal terjangkau di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, menjadi salah satu langkah yang dinilai relevan. Proyek tersebut tidak hanya menawarkan tempat tinggal dengan harga terjangkau, tetapi juga memberikan akses hunian yang relatif dekat dengan pusat aktivitas dan transportasi publik.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menilai konsep hunian vertikal merupakan pilihan realistis untuk menjawab kebutuhan rumah bagi MBR di perkotaan.
Hal itu disampaikan Qodari saat menghadiri acara groundbreaking pembangunan hunian Manggarai, Jumat (21/8/2026).
“Ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk perkotaan, desainnya adalah perumahan vertikal. Lahannya disediakan oleh KAI, pembiayaannya dari BTN,” kata Qodari.
Menurut dia, proyek tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), PT Kereta Api Indonesia (Persero), serta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Skema tersebut dinilai strategis karena memadukan pemanfaatan aset lahan dengan dukungan pembiayaan perumahan, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah memiliki peluang mendapatkan hunian di kawasan yang memiliki nilai strategis.
Salah satu keunggulan proyek hunian vertikal di Manggarai adalah lokasi yang terintegrasi dengan kawasan transportasi publik.
Pemanfaatan lahan milik KAI di kawasan tersebut dinilai dapat memberikan keuntungan bagi penghuni karena berada dekat dengan berbagai pusat aktivitas masyarakat dan simpul transportasi.
Kondisi itu berpotensi mengurangi waktu serta biaya perjalanan warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Qodari menyebut pembangunan hunian tersebut merupakan bentuk terobosan pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap rumah yang layak dan berada di lokasi strategis.
“Ini terobosan dari pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat, khususnya MBR, untuk punya rumah yang layak dan strategis. Tadi kita lihat mockup-nya, kualitas unitnya sangat bagus,” ujarnya.
Namun, Qodari mengingatkan agar pembangunan maupun proses penyaluran hunian dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.
Menurut dia, pengawasan menjadi penting agar fasilitas yang diperuntukkan bagi MBR tidak justru dimanfaatkan untuk kepentingan spekulasi properti.
“Kita doakan pembangunan lancar dan dialokasikan tepat sasaran untuk mereka yang benar-benar membutuhkan,” katanya.
Proyek hunian vertikal yang dikembangkan KAI di Manggarai tersebut dirancang dalam delapan menara dengan ketinggian masing-masing 24 lantai.
Total terdapat 3.784 unit hunian yang terbagi dalam dua blok, yakni Blok G dan Blok F.
Blok G terdiri atas tiga menara dengan total 1.276 unit. Tower A menyediakan 352 unit, Tower B sebanyak 418 unit, sedangkan Tower C mencapai 506 unit.
Sementara itu, Blok F mencakup lima menara dengan total 2.508 unit. Tower 1 dan Tower 2 masing-masing memiliki 572 unit, Tower 3 dan Tower 5 masing-masing 528 unit, sedangkan Tower 4 menyediakan 308 unit.
Pilihan hunian juga dibuat beragam untuk menyesuaikan kebutuhan keluarga. Tersedia tipe studio dengan luas 28 meter persegi, tipe 36 dan 45 dengan dua kamar tidur, hingga tipe 52 yang memiliki tiga kamar tidur.
Untuk menjaga agar program tersebut benar-benar diterima kelompok sasaran, calon penghuni akan melalui proses verifikasi dokumen secara ketat oleh tim gabungan.
Dengan konsep tersebut, pembangunan hunian vertikal di Manggarai tidak sekadar menjadi proyek penyediaan rumah, tetapi juga diarahkan sebagai bagian dari strategi menghadirkan hunian yang lebih terjangkau, layak, dan dekat dengan pusat mobilitas masyarakat perkotaan.
Komentar