JurnalPatroliNews | Manado – Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis ilmu pengetahuan dan riset menjadi fokus utama pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Provinsi Sulawesi Utara periode 2026-2031. Dalam momentum tersebut, Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune Ganda, resmi dipercaya memimpin organisasi yang menghimpun akademisi, praktisi, peneliti, dan pemerhati pemerintahan tersebut.
Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) MIPI, Dr. Anwar Hafid, di Hotel Luwansa Manado, Sabtu (13/6/2026). Menariknya, Sulawesi Utara menjadi provinsi pertama yang melaksanakan pelantikan pengurus DPW MIPI sejak Anwar Hafid menjabat sebagai Ketua Umum DPP MIPI.
Dalam sambutannya, Anwar Hafid menegaskan bahwa MIPI hadir bukan sebagai organisasi yang berorientasi pada kegiatan seremonial atau program populis, melainkan sebagai wadah pengembangan ilmu pemerintahan yang mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan pengalaman lapangan.
Menurutnya, berbagai praktik terbaik penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu dihimpun, dikaji, dan didokumentasikan menjadi referensi ilmiah yang dapat digunakan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
“MIPI berfokus pada pengembangan ilmu pemerintahan. Hasil-hasil penelitian, pengalaman para praktisi, serta inovasi daerah akan menjadi sumber pengetahuan yang dapat dipelajari dan diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan,” ujar Anwar Hafid.
Ia menilai penunjukan Joune Ganda sebagai Ketua DPW MIPI Sulawesi Utara merupakan pilihan yang tepat. Selain memiliki pengalaman memimpin daerah, Joune dinilai memiliki visi besar terhadap kemajuan pemerintahan serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Pak Joune memiliki perhatian besar terhadap isu-isu pemerintahan. Beliau aktif membangun inovasi dan selalu berpikir bagaimana daerah dapat berkembang lebih maju. Karena itu kami optimistis MIPI Sulawesi Utara akan menjadi salah satu yang terdepan,” katanya.
Anwar juga menyoroti posisi strategis Sulawesi Utara yang kini berkembang sebagai salah satu gerbang utama pariwisata dan investasi di kawasan Indonesia Timur. Menurutnya, perkembangan tersebut harus diimbangi dengan sistem pemerintahan yang adaptif, profesional, dan mampu menjawab tantangan global.
Sementara itu, Joune Ganda menyampaikan komitmennya untuk menjadikan MIPI Sulawesi Utara sebagai pusat pemikiran dan pengembangan kebijakan berbasis riset yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
Menurutnya, sinergi antara akademisi, peneliti, praktisi pemerintahan, dan berbagai pemangku kepentingan akan menjadi modal penting dalam menghasilkan gagasan-gagasan strategis yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“MIPI memiliki posisi strategis karena mempertemukan berbagai elemen yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pemerintahan. Kolaborasi ini akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik,” ujar Joune.
Ia menambahkan, kepengurusan DPW MIPI Sulawesi Utara akan fokus mendorong berbagai kajian ilmiah yang mendukung pengembangan sektor pariwisata, investasi, pelayanan publik, penguatan sumber daya manusia, hingga transformasi digital pemerintahan.
Dengan terbentuknya kepengurusan baru tersebut, MIPI Sulawesi Utara diharapkan tidak hanya menjadi ruang diskusi akademik, tetapi juga berkembang sebagai think tank daerah yang mampu menghadirkan solusi konkret bagi berbagai tantangan pembangunan di Sulawesi Utara maupun kawasan timur Indonesia.
Keberadaan MIPI juga diharapkan dapat memperkuat budaya pengambilan kebijakan berbasis data, penelitian, dan inovasi sehingga mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Komentar