JurnalPatroliNews – Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin, menegaskan bahwa usulan agar gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat, sementara bupati dan wali kota dipilih melalui DPRD, merupakan bagian dari refleksi menyeluruh atas pelaksanaan Pilkada langsung selama dua dekade terakhir.
Menurut Khozin, skema Pilkada langsung telah berlaku sejak tahun 2005 pada masa Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kini, setelah 20 tahun berjalan, muncul kebutuhan untuk meninjau kembali efektivitas mekanisme tersebut.
“Ini merupakan refleksi atas praktik Pilkada langsung yang sudah berlangsung selama 20 tahun. Kami menilai perlu ada evaluasi menyeluruh,” ujar Khozin dalam keterangan tertulis, Minggu (3/8/2025).
Ia menyebut bahwa meskipun DPR RI belum secara resmi membahas opsi perubahan sistem pemilihan kepala daerah, diskusi internal di lingkungan fraksi-fraksi sudah mulai intens. Perubahan ini nantinya akan dibahas dalam kerangka pembaruan Undang-Undang Pilkada atau Undang-Undang Pemilu.
Khozin juga menjelaskan bahwa gagasan semacam ini bukan sesuatu yang baru. PKB sudah mulai menggulirkan isu tersebut sejak Musyawarah Nasional (Munas) partai pada 2012. Bahkan, wacana serupa pernah mengemuka di tahun 2014, sebelum akhirnya Presiden SBY mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 untuk tetap mempertahankan sistem Pilkada langsung.
“Jadi kalau sekarang ide ini kembali diangkat, itu bukan tanpa dasar. Ada landasan historis, konstitusional, dan sosiologis yang menjadi pertimbangan kami,” lanjut Khozin.
Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin secara terbuka menyatakan dukungan atas ide agar gubernur diangkat oleh pemerintah pusat, sedangkan pemilihan bupati dan wali kota dilakukan DPRD.
Menurutnya, sistem Pilkada langsung memakan biaya besar dan sering meninggalkan ketegangan politik pasca pemilihan.
“Kami ingin demokrasi yang lebih efisien dan minim konflik. Banyak Pilkada biayanya mahal dan menghasilkan beban politik yang panjang,” ujar Cak Imin saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (30/7/2025).
Usulan ini kembali memantik perdebatan publik tentang arah demokrasi lokal di Indonesia dan bagaimana sistem pemilihan yang ideal dapat menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, serta tetap mencerminkan aspirasi rakyat.
