Selain aspek normatif tersebut, perlu juga disampaikan bahwa dalam proses persidangan sengketa informasi yang telah berlangsung, partisipasi para pihak, termasuk Pemohon, merupakan bagian penting dalam menjamin tercapainya proses yang adil dan objektif. Namun demikian, dinamika persidangan menunjukkan bahwa tidak seluruh proses diikuti secara kooperatif, termasuk adanya pernyataan-pernyataan yang tidak sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap forum persidangan dan Majelis Komisioner.
Hal tersebut menjadi catatan penting, mengingat setiap pihak yang menempuh upaya penyelesaian sengketa pada prinsipnya terikat untuk mengikuti tata cara serta etika persidangan yang berlaku. Dalam negara hukum, kritik terhadap proses hanya memiliki legitimasi apabila disertai dengan kepatuhan terhadap mekanisme dan norma yang sama.
Perbedaan penafsiran terhadap norma hukum adalah hal yang wajar dalam negara hukum. Namun, mekanisme pengujiannya telah tersedia melalui lembaga peradilan, dan bukan melalui generalisasi opini yang berpotensi mereduksi integritas kelembagaan.
Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap berkomitmen menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta terbuka terhadap evaluasi yang konstruktif dalam kerangka hukum yang berlaku.
Dalam negara hukum, setiap perbedaan penafsiran telah memiliki ruang penyelesaian melalui mekanisme peradilan, sehingga tidak tepat apabila terus diperdebatkan di luar hasil putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
