JurnalPatroliNews – JAKARTA – Banjir yang terjadi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, sejak akhir Oktober (31/10) belum menunjukkan tanda-tanda surut. Beberapa titik menunjukkan kenaikan tinggi muka air.
Berdasarkan data pemutakhiran pada Kamis malam (11/11), pukul 19.00 WIB, cuaca terpantau berawan dan beberapa titik genangan di wilayah Kabupaten Ketapang mengalami kenaikan. BPBD Kabupaten Ketapang telah mengimbau warga setempat untuk selalu waspada terhadap banjir susulan. Pihaknya juga memonitor perkembangan debit air Sungai Pawan.
Sungai dengan panjang 197 km merupakan sungai utama di wilayah Kalimantan Barat. Sungai ini melintasi wilayah Kabupaten Ketapang sebelum bermuara ke Laut Cina Selatan.
Data populasi terdampak banjir mencapai 2.831 KK atau 14.284 jiwa. Jumlah warga terdampak yang tersebar di sejumlah kecamatan, sebagai berikut Kecamatan Sandai 1.636 KK (10.153 jiwa), Nanga Tayap 715 KK (2.529 jiwa), Matan Hilir Selatan 355 KK (1.173 jiwa), Muara Pawan 60 KK (210 jiwa), Sungai Laur 49 KK (145 jiwa), Delta Pawan 21 KK (74 jiwa) dan Benua Kayong 12 KK.
Sementara itu, desa-desa di tujuh kecamatan yang terdampak pada kejadian ini antara lain Desa Simpang Semelangan, Pangkalan Teluk, Sungai Kelik, Tayap dan Tanjung Medan di Kecamatan Nanga Tayap.
Desa Sandai Kiri, Istana, Jago Bersatu, Pantai Patah dan Muara Jejak di Kecamatan Sandai.
Desa Ulak Medang, Mayak, Tanjung Pura dan Tanjung Pasar di Kecamatan Muara Pawan.
Desa Teluk Bayu dan Bayur Indah di Kecamatan Sungai Laur.
Desa Mulia Baru, Sampit dan Kantor di Kecamatan Delta Pawan.
Serta dua desa di dua kecamatan, yaitu Desa Sungai Pelang di Kecamatan Matan Hilir Selatan dan Desa Negeri Baru di Kecamatan Benua Kayong.
Menyikapi kondisi saat ini, pemerintah daerah dan warga diimbau untuk siap siaga dan waspada terhadap potensi banjir susulan. Prakiraan cuaca dua hari ke depan di wilayah Ketapang, sebagian besar wilayah masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan.
Kesiapsiagaan pemerintah daerah hingg tingkat desa diharapkan dapat menjamin keselamatan dan keamanan warga apabila proses evakuasi dan pengungsian warga dilakukan, khususnya terkait dengan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.
Komentar