Dalam mempersiapkan informasi peringatan dini, BPBD dapat memonitor dan mengakses sistem informasi dari institusi pemerintah, seperti BNPB, BMKG, Badan Geologi atau Lapan.
BNPB menyediakan jaringan komunikasi atau call center untuk memfasilitasi koordinasi penanganan darurat becana dengan BPBD provinsi, kabupaten dan kota.
Berdasarkan pada analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Informasi Geospasial, wilayah berpotensi banjir pada kategori menengah hingga tinggi.
Wilayah berpotensi banjir dengan kategori tinggi teridentifikasi berada di Aceh (Aceh Singkil, Aceh Tamiang dan Gayo Lues), Sumatera Barat (Langkat dan Mandailing Natal), Jambi (Kerinci dan Kota Sungai Penuh), Bengkulu (Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, Lebong dan Seluma), Sumatera Selatan (Lahat, Ogan Komering Ulu), Lampung (Pesisir Barat), Sulawesi Tengah (Sigi), Papua Barat (Sorong dan Teluk Bintuni) dan Papua (Deiyai, Dogiyai, Jayawijaya, Membramo Tengah, Mimika, Nabire, Paniai dan Yalimo).
Pada potensi gerakan tanah, Badan Geologi ESDM mengeluarkan analisis untuk periode Oktober 2021. Badan Geologi mengidentifikasi beberapa titik hingga tingkat kecamatan pada 34 provinsi berpotensi gerakan tanah dengan kategori menengah hingga tinggi.
Sementara itu, data BNPB pada bencana banjir periode 1 – 8 Oktober 2021 mencatat 15 kejadian. Sebagian besar banjir berlokasi di Kalimantan, seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Selama periode tersebut, tercatat empat warga meninggal dan 20 lainnya luka-luka akibat banjir bandang di wilayah Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan (3/10). Sedangkan kerusakan rumah pada kurun waktu ini, BNPB mencatat rumah rusak sebanyak 12 unit dan fasilitas umum 6 unit.
Komentar