Untuk menjaga kondusivitas, 8.884 personel gabungan dikerahkan dalam Operasi Mantap Praja Cartenz 2025, terdiri dari:
- 3.385 anggota Polri,
- 720 personel TNI,
- dan 4.779 personel Linmas.
Pengamanan ketat diberlakukan karena terdapat sejumlah TPS yang tergolong berisiko tinggi, yaitu:
- 546 TPS kategori kurang rawan,
- 1.031 TPS masuk kategori rawan,
- dan 246 TPS diklasifikasikan sebagai sangat rawan.
Latar Belakang PSU: Perintah MK atas Diskualifikasi Calon Wagub
PSU ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada). Dalam putusan tersebut, MK menyatakan diskualifikasi terhadap calon wakil gubernur nomor urut 1, Yermias Bisai, karena syarat pencalonannya dianggap tidak sah.
Masalah tersebut bermula dari surat keterangan bebas pidana yang diajukan Yermias. Surat tersebut dikeluarkan oleh instansi di luar wilayah domisili yang semestinya, sehingga tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
MK kemudian memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan PSU tanpa keikutsertaan Yermias, yang secara hukum dinyatakan tidak sah sebagai calon.
