JurnalPatroliNews, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mendapat dukungan 7 Fraksi DPRD menghadapi ancaman interpelasi yang digaungkan PDIP dan PSI. Dapat dukungan tersebut, Anies nggak panik ditanduk banteng.
PDIP dan PSI sangat serius mengusulkan hak interpelasi kepada Anies terkait perhelatan Formula E. Kedua partai itu sudah menyerahkan usulan interpelasi ke Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi, Kamis (26/8/2021). Total ada 33 politisi yang menekan hak interpelasi. 25 dari PDIP dan 8 dari PSI.
Alasan kedua partai itu mengajukan hak interpelasi karena adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan gelaran Formula E dianggap membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di sisi lain, anggaran daerah juga tengah defisit karena penerimaan yang melorot akibat pandemi.
Menanggapi langkah PDIP dan PSI itu, malam harinya, Anies menggundang makan malam pimpinan tujuh fraksi DPRD DKI; Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, Golkar, NasDem, PKB-PPP. Makan malam digelar di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, di Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat.
Dari foto-foto yang beredar, terlihat Ketua Fraksi Gerindra Rani Mauliani, Sekretaris Fraksi PKS Achmad Yani, Ketua Fraksi Golkar Basri Baco, Ketua Fraksi Demokrat Desie Christhyana Sari, Ketua Fraksi NasDem Wibi Andrino, Ketua Fraksi PAN Bambang Kusumanto, dan Sekretaris Fraksi PKB-PPP Yusuf.
Selain itu, Penasehat Fraksi PAN Zita Anjani, Penasehat Fraksi Partai Demokrat Misan Samsuri, dan Penasehat Fraksi Partai Gerindra Mohamad Taufik. Ketiganya juga menjabat Wakil Ketua DPRD DKI. Hadir juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga politisi Partai Gerindra, M Taufik mengatakan, dalam pertemuan tersebut Anies menjelaskan mengapa Formula E harus tetap terselenggara 2022. Formula E itu untuk memantik perekonomian Jakarta yang saat ini terpuruk.
“Dengan adanya ajang Formula E akan mengembalikan kepercayaan para investor bahwa Jakarta dalam keadaan membaik,” ujar Taufik, menirukan pernyataan Anies.
Setelah mendengar alasan itu, kata Taufik, ketujuh Fraksi DPRD DKI Jakarta kompak menolak usulan hak interpelasi yang digagas PDIP dan PSI.
Apa kata Anies soal pertemuan itu? Anies tak bicara soal pertemuan itu. Namun, kemarin, dia mulai bicara soal interpelasi. Menurutnya, interpelasi merupakan hak DPRD DKI. Ia menyerahkan semua prosesnya di internal dewan.
“Ini (interpelasi) persoalan yang tidak menyita perhatian kita sama sekali. Justru malah kita lebih fokus, lagi sibuk-sibuk nanganin Covid, kita akan terus sibuk menangani Covid,” ujar Anies.
Bagaimana tanggapan PDIP soal penolakan tujuh fraksi terhadap hak interpelasi? PDIP juga tidak ambil pusing terkait sikap tujuh fraksi yang menolak interpelasi.
Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono justru menilai, Anies dan fraksi lainnya terlihat risau. Pertemuan di rumah dinas, bukti bahwa terjadi kepanikan. Padahal, interpelasi merupakan hak bertanya dewan. Bukan media penghukum gubernur.
“Pertanyaannya, kenapa baru sekarang. Sudah empat tahun, tapi baru sekali dilakukan. Itu pertama. Kedua, kenapa bersamaan dengan ketika saya dan PSI mengajukan interpelasi,” ungkap Gembong.
Dengan adanya penolakan dari tujuh fraksi bagaimana nasib interpelasi? Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai usulan interpelasi jadi lemah. Interpelasi yang ditunjukkan ke Anies terlalu kental nuansa politik, hanya membuat gaduh, dan tidak produktif bagi DPRD.
“Mereka adalah pengawas pemerintah daerah. Jika Anies sampai terjebak dalam kesalahan mengambil sikap atas Formula E, maka kelompok pertama yang disalahkan adalah PDIP dan PSI. Karena mereka gagal menjalankan fungsi pengawasan,” ulas Dedi.
(wte)
Komentar