Gelar Rapat Paripurna, 2 Partai Oposisi Ini Minta Jokowi Tunda Pembangunan IKN

JurnalPatroliNews – Jakarta, – Dalam Rapat Paripurna ke-24 Masa Sidang V Tahun Persidangan 2022-2023, pada Selasa (23/5/23), Fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sosial (PKS), meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menunda penganggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kedua Partai oposisi ini menilai, anggaran proyek itu tidak prioritas. Hal ini mereka sampaikan, sebagai tanggapan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024, yang turut dihadiri Menteri Keuangan selaku perwakilan Pemerintah.

Rizki Aulia Rahman Natakusumah, dari Fraksi Demokrat, menyebut, anggaran pembangunan IKN tidaklah prioritas, dibandingkan dengan kebutuhan anggaran untuk stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat.

“Sehingga anggaran sifatnya non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda, dan difokuskan dulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil,” ujar Rizki, dalam Sidang Paripurna DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, dikutip Rabu (24/5/23).

Sementara, Andi Akmal Pasluddin, dari Fraksi PKS, memandang, bahwa kebijakan belanja Negara untuk pembangunan IKN itu, lebih baik digunakan untuk memperkuat Infrastruktur di sektor pertanian.

“Fraksi PKS berpandangan, pemerintah lebih baik menunda pemindahan IKN, sehingga belanja tersebut dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat. peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian dan belanja yang berkeadilan lainnya,” katanya.

Komentar