JurnalPatroliNews – Jakarta – Bila kebijakan pemerintah nyeleneh dalam hal ini dilakukan oleh oknum- oknum pejabat negara di kementerian teknis yang terkait langsung dengan hajat hidup rakyat sehari- hari, seharusnya diselidiki atau di telusuri oleh aparat penegak hukum.Â
Yang paling membingungkan Silaen, adalah banyak lembaga/ Komisi negara dibentuk, tapi makin banyak kasus tidak beres di negara ini, seharusnya lembaga/ komisi dibentuk dengan tujuan dapat menyelesaikan berbagai pelanggaran yang terjadi ditengah masyarakat, namun sayangnya tidaklah demikian, “ujar Samuel F. Silaen Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana) di Jakarta (31/05).
seperti layaknya tubuh over obesitas apa karena terlalu banyak ‘lemak’ yakni lembaga/ Komisi sehingga menyebabkan terlalu kegemukan yang berakibat tidak sehat maka perlu diamputasi. Tujuan lembaga atau komisi dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan yang mulia. Tapi kenyataannya tidak seindah di atas kertas, “ungkap Silaen.
Melihat kondisi yang terjadi dilapangan justru sebaliknya seperti saling sandera- menyandera diantara pihak-pihak dilembaga/ Komisi tersebut. Istilah yang berkembang dilapangan ‘jatah’ Freeman. Perlu diketahui lembaga atau komisi itu sudah menghabiskan anggaran keuangan negara malah terlibat lagi meminta ‘jatah’ lagi, sungguh terlalu, “kritik Silaen.
Sepertinya mental dan akhlak bangsa ini sudah sangat rusak sekali. Disamping terjadi ‘pemerkosaan’ terhadap sumber daya alam Indonesia secara sadis. Semua aji mumpung, lalu apa lagi yang tersisa buat generasi yang akan datang jika sekarang dihabiskan, “sambung Silaen.
Bisa dibayangkan kedepannya masa depan bangsa Indonesia ini seperti apa?. Jika semua sumber daya alamnya habis dirampok oleh orang- orang yang serakah dan egois. Apa jadinya masa depan anak cucu bangsa Indonesia ini? Tak dapat dibayangkan jika generasi penerus bangsa Indonesia ini akhirnya jadi ‘peminta- minta’ karena bangsanya yang sudah kere, “sindir Silaen.
Komentar