Ada apa dengan semua kementerian/ lembaga dan komisi yang begitu banyak itu. Justru dilakukan pembiaran sistematis secara sadar dan terencana, maka dapat diduga keras bahwa penegak hukum bangsa ini sudah rusak parah bukan lagi sekedar masuk angin, “ungkap Silaen.
Kekuasaan yang tumpang tindih sesama penegak hukum tersebut justru tidak lagi berpihak kepada kepentingan rakyat tapi mengabdi kepada kepentingan kekuasaan politik oknum pejabat-pejabat. Banyak kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat tidak direspon oleh penegak hukum, “imbuhnya.
Tugas penegak hukum seharusnya memberikan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Itulah tugas dan fungsi lembaga penegak hukum; KPK RI, Polri dan kejaksaan agung RI. Tapi sekarang malah sibuk urus dirinya sendiri.
Tapi penegak hukum tersebut kompak diam seribu bahasa melihat penderitaan rakyat. Misalnya, kenaikan harga- harga bahan pokok masyarakat yang terdampak akibat adanya salah urus atau ikut ‘cawe- cawe’ perijinan yang dampaknya menghisap darah rakyat Indonesia, “jelas Silaen.
Akibat kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh kementerian teknis terkait kelangsungan kebutuhan hidup rakyat sehari-hari. Maka harga- harga bahan pangan menjadi tinggi. Siapa yang menikmati keuntungan atas tingginya harga- harga kebutuhan pokok rakyat tersebut?, “tanya Silaen.
Komentar