JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya bakal cawe-cawe di pemilu 2024. hal ini dikatakan ketika bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Senin (29/5/2023).
Guru Besar Ilmu Linguistik UGM Prof I Dewa Putu Wijana mengatakan ‘cawe-cawe’ berasal dari bahasa Jawa, yang diserap ke dalam bahasa Indonesia.
“Cawe-cawe itu adalah kata bahasa Jawa yang maknanya ‘ikut serta dalam menangani sesuatu’,” kata Putu Jum’at (2/6/2023).
Mengutip dari rekan media Dia menjelaskan makna ‘cawe-cawe’ itu netral. Penggunaan kata ini biasa digunakan dalam segala aktivitas.
“Maknanya sebenarnya netral, bisa digunakan untuk pengertian apa saja,” katanya.
Dia mencontohkan penggunaan kata cawe-cawe, seperti “aku arep cawe-cawe ngewangi ibu neng dapur (aku mau ikut bantu ibu di dapur. aku cawe-cawe melu macul (aku ikut mencangkul),” katanya.
Dalam konteks saat digunakan Jokowi, Putu tidak menampik penggunaan kata ‘cawe-cawe’ yang tadinya netral bisa saja berubah. terutama dalam dunia politik.
“Jokowi menggunakan istilah itu dalam artian ikut serta dalam menangani masalah politik. nah dalam pemakaiannya sekarang ini kata yang semula netral memungkinkan bernuansa negatif. terutama bila diungkapkan oleh lawan politik Jokowi,” sebutnya.
Sebelumnya Istana Kepresidenan sempat memberikan penjelasan pernyataan kepala negara yang mengaku bakal ikut cawe-cawe untuk negara dalam pemilu. Ada 5 konteks yang dijelaskan.
Pertama, Jokowi ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil. Kedua, Jokowi berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat.
Ketiga, Jokowi ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara, hilirisasi, transisi energi bersih, dan lain-lain.
Keempat, Jokowi mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair, karenanya kepala negara akan menjaga netralitas TNI, Polri, dan ASN.
“Presiden ingin pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan proses pemilu sehingga akan memperkuat kemampuan pemerintah untuk mencegah berita bohong/hoaks, dampak negatif AI, hingga black campaign melalui media sosial/online,” tulis Istana Kepresidenan.
Komentar