Interest ratio (rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan) juga disebut menurun, dari 19,3% pada 2020, menjadi 14,7% pada 2022 dan 13,95% per April 2023.
“Penurunan DSR dan IR ini menunjukkan bahwa kemampuan APBN dalam membayar biaya utang (pokok dan bunga) semakin menguat,” ungkapnya.
Prastowo membeberkan, utang Pemerintah yang senilai Rp 7.849,89 triliun per April 2023, memiliki efek pengganda yang besar. Hal itu terlihat dari pertumbuhan aset yang nilainya melebihi penambahan utang.
“Sepanjang 2015-2022, penambahan utang sebesar Rp 5.125,1 (triliun) masih lebih rendah dibandingkan belanja prioritas (Perlinsos, Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur) sebesar Rp 8.921 triliun,” tandasnya.
Diketahui, Indonesia sejauh ini diklaim patuh terhadap aturan fiskal. Hal itu terlihat, dari kenaikan PDB Indonesia yang lebih besar daripada utang, di saat mayoritas Negara ASEAN dan G20 disebut mengalami kenaikan utang lebih tinggi daripada PDB.
Dalam hal rating, Indonesia masih dipandang reliable dalam pengelolaan utang. Lembaga-lembaga pemeringkat kredit seperti Standard & Poor’s, Moody’s, dan Fitch, memberi rating BBB/Baa2 untuk Indonesia, dengan outlook stabil di saat banyak Negara mengalami Downgrade.
