JurnalPatroliNews, Jakarta – Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas, mengkritik keras soal isu amendemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, merujuk pernyataan Lord Acton, bahwa kekuasaan itu cenderung korup.
“Ini mencerminkan negara kekuasaan jadinya, bukan negara yang mengedepankan kedaulatan rakyat,” jelasnya, belum lama ini.
Lanjutnya, hal yang menjadi sorotan aadalah mengembalikan MPR RI menjadi lembaga negara paling tertinggi, termasuk membahas masa jabatan presiden.
Selain itu, ia membeberkan bahwa Indonesia harus belajar sejarah yang ada, terutama pada sejarah kepemimpinan Soeharto yang dilengserkan oleh rakyat.
Sambung dia, ide penambahan masa jabatan presiden akan menghambat demokrasi yang sudah terbentuk.
“Jadi, bapak itu dua periode sudah cukup. Maaf saja, orang sudah banyak yang muak dengan situasi covid-19 dengan keadaan ekonomi yang parah. Rendahnya kemampuan pemerintah mengatasi masalah covid-19 dan ekonomi. Jangan dikira rakyat senang saat ini,” jelasnya.
(wte)
Komentar