JurnalPatroliNews – Jakarta – Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem), Surya Paloh, akhirnya menanggapi isu reshuffle kabinet yang kembali mencuat. Menurutnya, keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden Joko Widodo yang memiliki hak prerogatif.
“Tapi saya belum tahu itu, bagaimanapun kita tahu kalau presiden mempunyai hak prerogatif untuk itu, apapun yang beliau lakukan itu hak yang melekat,” ungkap Surya Paloh saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2024).
Surya Paloh menambahkan bahwa Presiden Jokowi akan sangat berhati-hati dalam mempertimbangkan reshuffle kabinet.
“Tentu beliau (Jokowi) akan mempertimbangkan dengan matang, seperti yang saya katakan, kita harus selalu berpikir positif. Jelas tantangan yang dihadapi bangsa kita semakin besar,” ujarnya.
Sebelumnya, pihak Istana Kepresidenan membantah adanya rencana reshuffle kabinet pada 14 dan 15 Agustus ini. Dikabarkan ada tiga menteri yang akan dicopot dari jabatannya.
“Tidak ada rencana atau agenda reshuffle kabinet pada tanggal 14 atau 15 Agustus 2024, seperti yang beredar dalam isu,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, dalam pernyataannya, Rabu (14/8/2024).
Namun, Ari menegaskan bahwa seperti yang disampaikan presiden kepada media sebelumnya, pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif presiden yang dapat digunakan jika diperlukan.
Beredar rumor bahwa tiga menteri yang akan dicopot adalah kader PDI Perjuangan, yaitu Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga.
Komentar