Setelah Kementerian ATR/BPN, Giliran Kementerian BUMN Dapat Pembekalan Antikorupsi

JurnalPatroliNews – Jakarta – Setelah Kementerian ATR/BPN dan PUPR, giliran jajaran Kementerian BUMN mendapat pembekalan antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui program Executive Briefing Paku Integritas.

Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati, mengatakan, penguatan integritas untuk Kementerian BUMN berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (31/5) pukul 08.30 WIB.

“Materi disampaikan langsung Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak,di antaranya dua Wakil Menteri BUMN, Pahala Nugraha Mansury dan Kartika Wirjoatmodjo,” kata Ipi kepada wartawan, Rabu pagi (31/5).

Pejabat lainnya adalah Sekretaris Kementerian BUMN, Rabin Hattari; Deputi Bidang SDM, Teknologi dan Informasi, Tedi Bharata; Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko, Nawal Nely; dan Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM, Loto Srinaita Ginting, beserta pasangan masing-masing.

“Upaya pencegahan korupsi yang didorong KPK, salah satunya pendekatan pendidikan, dalam hal ini Program Paku Integritas,” katanya.

Pihaknya mencatat sejumlah kasus korupsi melibatkan BUMN, diantaranya suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, korupsi terkait pembayaran komisi pada kegiatan fiktif agen PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dalam penutupan Asuransi Oil & Gas pada BP Migas-KKKS 2010-2012 dan 2012-2014.

Kemudian korupsi terkait pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan korupsi pada pelaksanaan pembangunan Dermaga Bongkar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dibiayai APBN TA 2006-2011 atas nama terdakwa korporasi PT Nindya Karya (Persero), dan lainnya.

Komentar