JurnalPatroliNews – Jakarta,- Ahmad Basarah, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, menyatakan bahwa, Ketua Umum (Ketum) DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, sampai saat ini tetap menghormati Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara Indonesia.
“Dalam konteks masalah kenegaraan sampai dengan detik ini, ibu Mega tetap memposisikan bapak Joko Widodo sebagai Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan negara, kepala pemerintahan, panglima tertingginya TNI, dan lain lain,” ujar Basarah di Jakarta, Minggu, (12/11/23>
Basarah, memastikan bahwa Megawati, sebagai Ketum DPP PDI Perjuangan, secara tegas melarang anggota partainya melakukan tindakan penghinaan kepada Presiden Jokowi.
“Sampai detik ini ibu Mega melarang kader-kader PDIP, siapapun dia, untuk melakukan tindakan, perkataan, ucapan-ucapan yang menyerang kewibawaan pak Jokowi sebagai seorang presiden,” ujar Basarah.
Melihat kondisi politik terkini, Menurut Basarah, Presiden Ke-5 RI itu mampu membedakan antara masalah politik dengan kenegaraan.
Lanjutnya, Dia memaparkan sebagai, Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, tetap berpegang teguh pada aturan konstitusi yaitu urusan calon presiden dan wakil presiden adalah wewenang dari partai politik.
Diketahui, aturan konstitusi menyatakan, bahwa calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilu dimulai. Hal ini tertuang dalam Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Selanjutnya, Basarah, memaparkan saat itu, Presiden Joko Widodo yang juga menjadi kader utama PDI Perjuangan mengusulkan calon presiden dan wakil presiden di luar preferensi partainya, langkah etika organisasi yang tepat adalah menyampaikan dahulu kepada Ketum PDI Perjuangan.
“Maka ketika pak Jokowi kemudian menginginkan calon presiden dan wakil presiden yang lain harusnya secara etika organisasi beliau menyampaikan dahulu hal ini kepada bu Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum PDIP, karena itulah aturan mainnya berpartai,” pungkasnya.
Komentar