JurnalPatroliNews – Jakarta – Sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan militer, sebanyak lima Satuan Kerja (Satker) TNI berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Kelima Satker tersebut adalah Babinkum dan HAM TNI, Puspen TNI, Pusinfolahta TNI, Pusbintal TNI, serta Satkomlek TNI.
Penghargaan bergengsi ini diumumkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Reformasi Birokrasi (RB) TNI Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/4).
Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI Letjen TNI Candra Wijaya yang hadir mewakili Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Acara tersebut juga menghadirkan narasumber ahli dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Dalam amanat tertulisnya, Kasum TNI menegaskan bahwa tema Rakor tahun ini selaras dengan visi besar Indonesia Emas 2045.
TNI secara konsisten terus mendorong implementasi pemerintahan digital (digital government) melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi.
“Penerapan digital government dilaksanakan untuk mendukung tugas pokok TNI guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, inovatif, dan akuntabel,” ungkap Kasum TNI dalam sambutan yang dibacakan Letjen TNI Candra Wijaya.
Penguatan Komitmen Pimpinan Lebih lanjut, Kasum TNI menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pelaksana teknis Reformasi Birokrasi di lingkungan TNI.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan meraih predikat WBK bukan merupakan titik akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga integritas organisasi.
Dibutuhkan penguatan komitmen dari para pimpinan sebagai pengambil keputusan utama, serta peningkatan pengetahuan teknis bagi personel pengawak RB TNI secara berkelanjutan.
Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kunci agar birokrasi di tubuh TNI tetap adaptif terhadap perubahan zaman.
Pelayanan Publik Unggulan Selain penyerahan predikat WBK, dalam forum tersebut TNI juga menetapkan tiga satuan pelayanan publik unggulan di bidang kesehatan, yaitu RSPAD Gatot Soebroto, Ladokgi R.E.
Martadinata, dan RSAU dr. S. Hardjolukito. Penetapan ini merupakan wujud nyata komitmen TNI dalam meningkatkan kualitas pelayanan medis bagi prajurit, keluarga besar TNI, maupun masyarakat umum.
Melalui pencapaian ini, TNI berkomitmen untuk terus memperkokoh reformasi birokrasi di seluruh lini. Fokus utama ke depan tetap pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, andal, dan berintegritas tinggi dalam mengabdi kepada negara.
