JurnalPatroliNews – Jakarta – Jika seruan menunda pembayaran pajak dari warga negara terus bergema, maka jelas situasi fiskal negara yang sedang memburuk akan semakin mengkhawatirkan.
Demikian disampaikan ahli kebijakan publik Ir. Wijayanto Samirin, MPP, dalam acara Paramadina Democracy forum “Etika Pejabat Publik dan Demoralisasi Birokrasi” yang diselenggarakan Paramadina Public Policy Institute (PPPI) di Jakarta, Rabu (15/03/2023).
Lebih lanjut ia menyatakan bahwa terjadinya Negara Gagal (Failed State) harus diantisipasi dengan serius.
“Sayangnya, Kemenkeu menerima situasi itu dengan sangat defensif. Seharusnya hal-hal itu direspon lanjut dengan kolaborasi dengan para pihak. Karena permasalahan indikasi korupsi di Pajak/Kemenkeu jelas di atas kapasitas para pengelola keuangan negara.”
“Kolaborasi dengan para pihak jelas diperlukan karena dihadapi para pemungut pajak/kemenkeu bukan hanya jika ingin memperbaiki angka penerimaan pajak negara, maka yang didisiplinkan bukan hanya supply side, para pegawai pajak, tapi juga dari sisi demand side yakni para pengusaha besar, oligarki, tokoh berpengaruh.” Tambahnya.
Wija juga menyarankan solusi pada situasi seperti itu yakni Pertama, “Penegakan hukum, Pendekatan insentif, dan Pendekatan Budaya. Penegakan hukum, tentu sangat rumit di Indonesia. Kedua, Pendekatan insentif sudah dicoba tapi ternyata tidak cukup.”
Pada Pendekatan Budaya lanjutnya, di tengah masyarakat kita yang masih terjangkit budaya feodal dimana melihat pada contoh budaya/perilaku para atasan, maka seharusnya penerapan hidup sederhana dilakukan dengan konsisten.
Komentar