JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp118 triliun untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga pertengahan 2025. Jumlah ini berasal dari total alokasi anggaran Rp300 triliun dan telah menyasar sekitar 2 juta pelaku UMKM, dengan sebagian besar penggunaannya—sekitar 59,9 persen—difokuskan untuk mendukung sektor produksi.
Hal ini disampaikan oleh Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Riza Adha Damanik, dalam acara diskusi publik Double Check bertema “Lapangan Kerja, UMKM, dan Kemandirian Ekonomi Indonesia” yang berlangsung di Museum Toety Heratu, Menteng, Jakarta, Sabtu 21 Juni 2025.
“Syukur alhamdulillah, tahun ini bukan hanya soal meningkatkan jumlah penyaluran KUR, tapi juga fokus pada kualitas penyaluran, agar UMKM naik kelas,” ujar Riza.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan KUR 2025 untuk menjangkau 2,4 juta debitur baru, serta mendorong 1,1 juta debitur gradasi—yakni pelaku usaha yang berhasil meningkatkan skala usaha dan nilai pembiayaan mereka.
Salah satu tolok ukur penting adalah 60 persen dari total pembiayaan KUR harus masuk ke sektor produksi, bukan hanya untuk sektor perdagangan. Target ini diharapkan bisa tercapai paling lambat Oktober 2025.
Dalam pemaparannya, Riza juga menyampaikan bahwa KUR semakin bersifat inklusif, menjangkau sektor-sektor strategis dan memperluas akses pembiayaan bagi perempuan. Terbukti, pada Juni 2025, sekitar 51,7 persen penerima KUR adalah perempuan.
Tak hanya soal akses modal, pemerintah juga menggenjot aspek legalitas dan sertifikasi untuk meningkatkan daya saing UMKM. Sejauh ini:
- 12,77 juta pelaku usaha telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB),
- 6,39 juta telah mendapatkan sertifikat halal, dan
- 976.729 UMKM berhasil meraih sertifikasi SNI.
Riza menekankan bahwa KUR dan program pendukung lainnya dirancang untuk memperkuat fondasi UMKM secara menyeluruh—dari pembiayaan, legalitas, hingga penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan peningkatan nilai tambah ekonomi.
“Kami berharap, pencapaian lebih dari 60 persen alokasi KUR ke sektor produktif pada Oktober mendatang bisa menjadi sinyal positif bahwa UMKM kita semakin siap berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja yang lebih berkelanjutan,” tutup Riza.
