JurnalPatroliNews – Teheran – Pemerintah Iran menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan Hizbullah yang menolak kebijakan pemerintah Lebanon soal pelucutan senjata. Meski mendukung, Iran menegaskan bahwa keputusan itu sepenuhnya merupakan otoritas Hizbullah dan bukan hasil campur tangan dari Teheran.
“Segala keputusan terkait isu tersebut sepenuhnya berada di tangan Hizbullah,” ujar Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dalam wawancara yang disiarkan televisi nasional, dikutip dari AFP pada Kamis (7/8/2025).
Araghchi menambahkan bahwa Iran hanya mendukung dari kejauhan, tanpa ikut campur dalam proses pengambilan keputusan kelompok yang dikenal sebagai sekutunya itu. Ia juga menyebut bahwa Hizbullah telah berhasil membangun kembali struktur kekuatannya setelah terlibat dalam konflik hebat melawan Israel tahun lalu.
Penolakan Hizbullah terhadap rencana pelucutan senjata disampaikan setelah kabinet Lebanon memutuskan untuk membatasi kepemilikan senjata hanya pada militer dan aparat resmi negara. Hizbullah mengecam keputusan itu dengan keras, menyebutnya sebagai tindakan fatal yang bisa melemahkan Lebanon di mata musuh.
“Keputusan ini melemahkan kedaulatan nasional Lebanon dan memberi celah bagi Israel untuk kembali mengganggu stabilitas wilayah,” ujar pernyataan resmi Hizbullah.
“Bagi kami, keputusan itu tidak pernah ada.”
Keputusan pelucutan senjata diumumkan setelah Perdana Menteri Nawaf Salam memimpin rapat kabinet selama enam jam pada Selasa (5/8). Dalam rapat itu, militer Lebanon ditugaskan untuk merancang rencana implementasi pembatasan senjata yang hanya boleh dimiliki oleh tentara nasional dan aparat keamanan negara. Rencana finalnya dijadwalkan akan dibawa ke kabinet akhir Agustus untuk mendapatkan persetujuan.
Langkah ini dilakukan di bawah tekanan diplomatik dari Amerika Serikat, yang sejak lama mendorong agar Hizbullah tidak lagi menjadi kekuatan bersenjata di luar kendali negara. Selain itu, meningkatnya kekhawatiran akan kemungkinan eskalasi militer dari Israel turut menjadi pendorong utama keputusan tersebut.
Perlucutan senjata Hizbullah sebenarnya merupakan bagian dari isi kesepakatan gencatan senjata yang disepakati pada November 2024 lalu. Kesepakatan ini ditujukan untuk mengakhiri konflik bersenjata berkepanjangan antara Hizbullah dan Israel yang sempat mengguncang kawasan.
Dalam perjanjian tersebut ditegaskan bahwa hanya aparat negara Lebanon, yakni militer dan lembaga keamanan internal, yang berhak memegang senjata dan menjalankan fungsi keamanan dalam negeri.
