JurnalPatroliNews – Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan sikapnya terkait wacana pembentukan Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa) yang sempat ramai dibicarakan pasca kericuhan dalam unjuk rasa di sejumlah daerah Jatim pekan lalu.
Khofifah menolak ide pembentukan Pam Swakarsa. Sebagai gantinya, ia mendorong penguatan sistem keamanan lingkungan (siskamling) yang sudah ada. Menurutnya, partisipasi masyarakat di level terkecil seperti RT dan RW jauh lebih efektif untuk menjaga stabilitas.
Sikap ini dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jatim Nomor 100.3/3432/013.1/2025 tentang Peningkatan Upaya Pencegahan Gangguan Keamanan, Ketertiban Umum, dan Ketentraman Masyarakat.
“Siskamling, ronda malam, semua yang sudah berjalan perlu dihidupkan lagi. Prinsipnya sederhana, warga jaga warga, RT menjaga RT, RW menjaga RW,” ujar Khofifah, Minggu (7/9/2025).
Ia menekankan bahwa ketenteraman bersama hanya bisa terwujud bila solidaritas sosial diperkuat. “Unit terkecil masyarakat harus lebih kompak. Kita semua ingin suasana yang aman dan damai, dan kuncinya ada pada kebersamaan warga,” lanjutnya.
Sebelumnya, beredar surat edaran bernomor INST-201/PP/GM FKPPI/A.4/IX/2025 yang ditujukan ke pengurus pusat Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri (GM FKPPI), tertanggal 1 September 2025.
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, mengonfirmasi surat tersebut. Ia menjelaskan bahwa TNI memang mengajak sejumlah organisasi masyarakat untuk turut serta menjaga lingkungan sekitar, namun tetap dalam koridor hukum.
“Itu sifatnya hanya ajakan. TNI lewat Aster Panglima TNI mengimbau ormas, termasuk GM FKPPI, agar ikut ambil bagian dalam pengamanan swakarsa. Perannya tidak menggantikan aparat, semua tetap terkoordinasi dengan TNI, Polri, dan pihak terkait,” jelas Freddy, Rabu (3/9/2025).
