JurnalPatroliNews – Port Moresby – Australia dan Papua Nugini dijadwalkan menandatangani perjanjian pertahanan baru pada Rabu (17/9/2025) di Port Moresby. Kesepakatan strategis itu akan ditandatangani langsung oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese bersama Perdana Menteri Papua Nugini James Marape, bertepatan dengan peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara.
Menteri Pertahanan Australia Richard Marles menyebut pakta tersebut sebagai tonggak bersejarah, karena memungkinkan warga Papua Nugini untuk bergabung dengan Angkatan Pertahanan Australia (ADF). Sebelumnya, kesempatan serupa hanya diberikan kepada warga Selandia Baru, Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat.
“Sejak awal kami menegaskan akan memperluas perekrutan di kawasan Pasifik. Perjanjian dengan Papua Nugini adalah bagian dari strategi itu. Masih banyak langkah teknis yang harus ditempuh, tetapi kami terbuka merekrut warga PNG langsung ke ADF,” kata Marles, dikutip AFP.
Media Australia melaporkan, prajurit asal Papua Nugini nantinya akan menerima hak dan gaji setara dengan anggota ADF lainnya. Kesempatan ini juga membuka jalan bagi mereka untuk memperoleh kewarganegaraan Australia.
Dari pihak Papua Nugini, Menteri Pertahanan Billy Joseph menegaskan bahwa perjanjian tersebut akan memperkuat stabilitas kawasan. “Keamanan Papua Nugini adalah keamanan Australia, begitu juga sebaliknya,” ujarnya.
Bayangan Pengaruh Beijing
Pakta pertahanan ini muncul di tengah meningkatnya pengaruh China di kawasan Pasifik. Selama satu dekade terakhir, Beijing telah menyalurkan miliaran dolar bantuan pembangunan untuk negara-negara kepulauan, termasuk pembangunan rumah sakit, jalan raya, stadion, hingga berbagai infrastruktur vital.
Pendekatan tersebut berhasil menggeser dukungan diplomatik sejumlah negara Pasifik, seperti Kepulauan Solomon, Kiribati, dan Nauru, yang kini mengakui China dibanding Taiwan.
Menghadapi kondisi ini, Australia memperluas jejaring strategisnya. Selain Papua Nugini, pekan lalu PM Albanese juga melakukan kunjungan ke Vanuatu untuk membicarakan kerja sama pertahanan dan hubungan bilateral yang lebih erat.
