JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah bergerak cepat menanggapi insiden keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah merugikan 6.457 anak sejak Januari hingga September 2025. Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian serius dan menginstruksikan para menteri untuk menindaklanjuti masalah ini secara tuntas.
Dalam rapat terbatas dengan menteri terkait, Presiden menekankan pentingnya kedisiplinan prosedur, khususnya menjaga kebersihan.
“Kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji, sebelum distribusi harus diuji semuanya,” tegas Presiden di Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Selain itu, Presiden memerintahkan langkah-langkah preventif untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Menindaklanjuti instruksi tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar kebersihan dan kualitas.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyampaikan permohonan maaf atas insiden ini dan menegaskan komitmen pemerintah dalam mengutamakan keselamatan publik.
BGN juga membentuk tim independen yang terdiri dari ahli kimia, farmasi, juru masak, dan pakar lainnya untuk menyelidiki 70 kasus insiden yang dilaporkan.
Tim menemukan kontaminasi bakteri seperti E. coli, Staphylococcus aureus, Salmonella, dan Bacillus cereus pada bahan makanan seperti air, nasi, tahu, ayam, tempe, bakso, telur, dan sayuran.
Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam rapat koordinasi tanggal 28 September 2025 menegaskan pentingnya peningkatan standar kebersihan dan disiplin di seluruh satuan pelaksana MBG.
Beberapa langkah konkret yang diterapkan meliputi sterilisasi alat makan di semua dapur MBG, perbaikan sanitasi dan kualitas air, Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi semua dapur, serta pengawasan aktif melalui koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Kementerian Kesehatan memperkuat pengawasan berbasis wilayah melalui Puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS).
Setiap sekolah diwajibkan menunjuk guru penanggung jawab distribusi MBG yang akan menerima insentif Rp100.000 per bulan dari dana operasional sekolah.
Pemerintah juga menjamin seluruh korban mendapatkan perawatan gratis. BGN menanggung biaya perawatan melalui klaim asuransi di daerah berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pembiayaan langsung untuk daerah yang belum menetapkan status tersebut.
Serangkaian langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjamin keamanan pangan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap program Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak Indonesia.
