JurnalPatroliNews – Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa dana daerah yang masih mengendap di perbankan atau idle cash akan segera dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan ibu kota.
Pernyataan itu disampaikan Pramono setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti meningkatnya jumlah dana pemerintah daerah yang belum terserap hingga akhir September 2025.
“Berkaitan dengan uang daerah yang mengendap di bank-bank, termasuk di Bank Jakarta, saya sudah meminta dan saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya,” ujar Pramono di Jakarta Timur, Selasa (21/10/2025).
Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta akan mengoptimalkan penggunaan dana tersebut, terutama setelah adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
“Dengan adanya pemotongan DBH, Jakarta memerlukan ruang fiskal yang lebih luas untuk membangun. Jadi, uang yang mengendap di bank pasti akan digunakan,” tegasnya.
Pramono juga menambahkan bahwa pemanfaatan dana mengendap mencakup rencana penyaluran Rp 10 triliun ke Bank Jakarta. “Mudah-mudahan DKI segera mendapat transfer dari pemerintah pusat untuk Bank Jakarta. Dana itu akan kami gunakan untuk membangun Jakarta secara maksimal,” jelasnya.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa dana pemerintahan daerah yang mengendap di perbankan meningkat 12,17%, dari Rp 208,6 triliun menjadi Rp 234 triliun per September 2025.
Salah satu daerah dengan peningkatan tertinggi adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang mencatat simpanan Rp 5,96 triliun pada Desember 2024 dan melonjak menjadi Rp 14,68 triliun pada September 2025.
Purbaya pun meminta seluruh pemerintah daerah mempercepat realisasi belanja agar uang tersebut beredar di masyarakat dan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi.
