JurnalPatroliNews – Jakarta – Program bantuan sosial (bansos) yang digulirkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Sosial (Dinsos) diduga kuat menjadi ladang korupsi bagi sejumlah oknum pejabat.
Dugaan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Pemuda GPI Indonesia, Nanang Supriatna, yang menyoroti adanya potensi penyimpangan pada berbagai program bansos, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan lansia, penanganan bencana, hingga dukungan bagi panti sosial.
“Kasus dugaan korupsi bansos ini harus diusut tuntas oleh aparat penegak hukum,” tegas Nanang melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Nanang mengungkapkan, indikasi penyimpangan anggaran mulai mencuat sejak tahun 2023 hingga 2025. Meski kasus tersebut telah dilaporkan ke aparat kepolisian dan kejaksaan, hingga kini belum ada kejelasan atau tindak lanjut yang berarti.
“Kami mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun langsung melakukan verifikasi dan supervisi terhadap dugaan korupsi di lingkungan Dinsos DKI. Termasuk menelusuri indikasi praktik jual beli jabatan yang diduga turut terjadi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin, belum memberikan tanggapan atas tudingan tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan melalui pesan WhatsApp maupun panggilan telepon hingga berita ini diturunkan belum mendapat respons.
