JurnalPatroliNews – Jakarta – Komisi VIII DPR mengusulkan agar dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dijadikan dapur umum darurat bagi korban longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Usulan tersebut disampaikan Ketua Komisi VIII DPR, Singgih Januratmoko, menyusul meningkatnya kebutuhan makanan siap santap bagi warga yang mengungsi.
Menurut Singgih, dapur SPPG memiliki fasilitas yang memadai dan jaringan distribusi bahan pangan yang sudah terbentuk melalui program makan bergizi gratis.
Dengan infrastruktur yang telah siap, SPPG dinilai dapat segera dialihfungsikan tanpa persiapan tambahan yang memakan waktu.
Ia menekankan bahwa penyediaan makanan bernutrisi bagi pengungsi tidak boleh mengalami keterlambatan, terutama dalam kondisi darurat yang melanda tiga provinsi tersebut.
“Yang paling mendesak di masa darurat adalah makanan siap santap dan nutrisi bagi pengungsi,” kata Singgih.
Ia menambahkan bahwa dapur SPPG di sejumlah daerah, termasuk di Padang, telah beroperasi dengan baik dan bisa menjadi pusat logistik makanan saat terjadi bencana.
Singgih juga meminta Kementerian Sosial dan BNPB mengeluarkan instruksi resmi agar dapur SPPG otomatis beralih fungsi menjadi posko makanan di bawah koordinasi BPBD setempat.
Untuk mendukung operasional tersebut, ia menilai perlu adanya penguatan sumber daya manusia, termasuk pelatihan penanganan logistik bencana agar pelayanan tetap berjalan tertib dan tepat sasaran.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya mekanisme pendanaan darurat yang cepat dan fleksibel. Anggaran tersebut dianggap krusial untuk memastikan pembelian bahan pangan serta operasional dapur dapat berjalan tanpa hambatan.
“Program pemerintah harus mampu beradaptasi saat krisis. Yang utama adalah memastikan pengungsi segera mendapatkan makanan,” ujarnya.
Dengan adanya usulan ini, DPR berharap koordinasi lintas kementerian dan lembaga dapat mempercepat pelayanan bagi masyarakat terdampak bencana serta meminimalisir risiko kekurangan pangan di lokasi pengungsian.
