JurnalPatroliNews – Lombok – Di Desa Bilelando, koperasi kini memiliki arti lebih dari sekadar tempat belanja atau transaksi. Kehadirannya menjadi simbol harapan baru bahwa pembangunan ekonomi kerakyatan dapat terwujud melalui kerja sama, transparansi, dan dukungan pemerintah.
Desa yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan nelayan itu melahirkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Syariah Bilelando, Praya Timur, Lombok Tengah. Koperasi ini menjadi instrumen penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat dengan pendekatan yang lebih modern dan terstruktur.
Kepala Desa Bilelando Panjaitan menceritakan bagaimana inisiatif ini bermula. Undangan ke Jakarta menjadi titik awal ketika desa diminta memaparkan potensi wilayahnya. Proses tersebut dilanjutkan dengan musyawarah desa khusus untuk membentuk koperasi syariah.
Pada awalnya, sebagian warga menolak karena pengalaman buruk dengan BUMDes sebelumnya yang sempat mandek. Namun, pemerintah desa terus melakukan sosialisasi dari dusun ke dusun agar masyarakat memahami tujuan dan manfaat koperasi. Lambat laun, kepercayaan warga tumbuh kembali.
“Kami ingin koperasi ini menjadi penggerak ekonomi desa. Potensi kami banyak, mulai dari pertanian hingga budidaya. Semua bisa berkembang jika dikelola dengan baik,” ujar Panjaitan.
KDMP Syariah Bilelando kemudian dipimpin Ahmad Raeyomang, yang dipilih melalui musyawarah desa. Ahmad merupakan petani, pengusaha tembakau, dan pembudidaya udang yang memahami langsung kebutuhan warga.
Di bawah kepemimpinannya, koperasi menjalankan berbagai unit usaha seperti gerai sembako, beras, minyak goreng, gula, layanan BRILink, hingga distribusi LPG 3 kg. Koperasi juga bekerja sama dengan PI untuk pasokan LPG nonsubsidi.
Dampak kehadiran koperasi langsung dirasakan masyarakat. Harga LPG yang sebelumnya mencapai Rp25.000 per tabung kini turun menjadi Rp18.000. Perubahan kecil namun signifikan bagi keluarga di desa. Saat ini, omzet koperasi mencapai sekitar Rp7 juta per minggu.
Meski begitu, tantangan tetap ada. Ahmad mengakui keterbatasan SDM membuat mereka harus bekerja lebih keras dalam memberi pemahaman mengenai fungsi koperasi.
“Kami harus menjelaskan berulang kali bahwa KDMP ada untuk membantu, mulai dari memenuhi kebutuhan pokok hingga menyerap hasil pertanian warga,” ujarnya.
Penamaan “Syariah” dipilih karena Bilelando memiliki sembilan dusun, dan masing-masing diwakili oleh satu pengurus. Prinsip representatif ini nantinya diperkuat dengan rencana penerapan sistem bagi hasil.
Seiring berjalannya waktu, respons masyarakat berubah drastis. Jika dulu ragu, kini warga justru berbondong-bondong mendaftar sebagai anggota baru karena merasakan manfaat nyata dari koperasi.
Ahmad berharap koperasi mendapat dukungan lebih luas dari BUMN seperti Bulog, Pertamina, dan ID Food agar bisa berkembang pesat.
KDMP Syariah Bilelando menjadi bukti bahwa gerakan penguatan ekonomi tidak harus dimulai dari kota besar. Ia bisa tumbuh dari desa, dari gotong royong, dan dari komitmen pemerintah serta masyarakat. Dari tanah pertanian dan perairan tempat nelayan menggantungkan hidup, kini tumbuh semangat baru menuju desa yang lebih mandiri, adil, dan sejahtera.
