JurnalPatroliNews – Jakarta – Gubernur Jakarta Pramono Anung memaparkan strategi pengendalian mobilitas yang berhasil menurunkan tingkat kemacetan Ibu Kota secara signifikan sepanjang 2025.
Salah satu kebijakan paling berdampak adalah subsidi penuh layanan Trans Jabodetabek dengan tarif tetap Rp 3.500 bagi sekitar 3,5 juta komuter harian dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Skema subsidi ini menekan biaya transportasi warga sekaligus mendorong peralihan besar-besaran dari kendaraan pribadi menuju transportasi umum.
Pramono menegaskan bahwa meski seluruh biaya operasional ditanggung APBD Jakarta, manfaatnya jauh lebih luas. Mobilitas komuter menjadi lebih stabil, arus kendaraan lebih terkendali, serta efisiensi perjalanan meningkat di berbagai koridor utama.
Dampak positif kebijakan tersebut terlihat dari data terbaru tingkat kemacetan nasional. Jakarta kini berada di posisi kelima kota termacet di Indonesia, turun dari posisi puncak yang selama bertahun-tahun melekat. Secara global, peringkat Jakarta merosot drastis dari 20 besar kota termacet dunia hingga ke kisaran posisi 90.
“Ini keberhasilan kolaborasi antara penyedia layanan, masyarakat, dan kebijakan yang tepat,” ujar Pramono dalam acara Beritasatu Regional Forum 2025 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Rabu (10/12/2025). Menurutnya, penurunan kemacetan bukan hanya soal mobilitas lebih lancar, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru.
Pemprov Jakarta mencatat adanya nilai tambah ekonomi dari data mobilitas harian, termasuk sekitar 1,2 juta transaksi yang terekam di sistem Transjakarta setiap hari.
Ketika konten hiburan seperti radio kembali diizinkan hadir di dalam bus, peluang iklan di transportasi publik otomatis tumbuh. Ruang layanan publik di moda transportasi massal perlahan berubah menjadi kanal bisnis yang diperebutkan para pelaku industri.
Pramono juga menjelaskan bahwa program wajib naik transportasi umum setiap hari Rabu ikut mempercepat adaptasi masyarakat, terutama aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja sektor swasta.
“Intervensi kecil ini menumbuhkan kebiasaan baru dan membuat masyarakat merasakan langsung peningkatan kualitas layanan transportasi massal,” ujarnya.
Pemprov Jakarta menilai strategi ini akan terus dikembangkan sebagai fondasi mobilitas perkotaan di masa depan.
Dengan biaya terjangkau, kualitas layanan meningkat, serta potensi komersial baru, kebijakan transportasi massal Jakarta kini dinilai tidak hanya efektif menekan kemacetan tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi kota.
