JurnalPatroliNews – Jakarta – Militer Myanmar kembali menyelenggarakan pemungutan suara pada Minggu, 11 Januari 2026, dalam rangkaian fase kedua pemilihan umum yang dikelola oleh junta.
Langkah ini dipandang oleh berbagai kelompok pemantau demokrasi internasional sebagai strategi militer untuk mempertahankan kendali kekuasaan di bawah kedok pemerintahan sipil.
Tempat pemungutan suara mulai dibuka sejak pukul enam pagi di kawasan Kawhmu, sebuah wilayah yang dulunya merupakan basis daerah pemilihan pemimpin pro-demokrasi Aung San Suu Kyi, sekitar 25 kilometer dari Yangon.
Meskipun dibayangi konflik bersenjata dan ketidakpastian politik, sejumlah warga terpantau tetap memberikan hak pilih mereka dengan harapan adanya perbaikan kondisi bagi generasi mendatang.
Pihak junta militer menjanjikan bahwa pemilu yang terbagi dalam tiga tahap ini akan berakhir pada 25 Januari 2026 dan menjadi jalan untuk mengembalikan kekuasaan kepada rakyat.
Namun, hasil fase pertama menunjukkan dominasi mutlak partai proksi militer, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), yang memenangkan hampir 90 persen kursi DPR.
Banyak pengamat menilai proses ini telah direkayasa, mengingat Aung San Suu Kyi masih berada di dalam penjara dan partainya, Liga Demokrasi Nasional (NLD), telah resmi dibubarkan.
Beberapa warga di Yangon mengungkapkan keraguan mereka dan menganggap hasil pemilu sudah ditentukan oleh pihak militer sejak awal, sehingga tidak memberikan solusi nyata bagi penderitaan rakyat.
Pemungutan suara juga tidak dapat dilaksanakan di sejumlah wilayah yang saat ini dikuasai oleh kelompok pemberontak etnis. Militer menuduh kelompok penentang tersebut melakukan serangan drone dan roket selama fase pertama pemilu yang merenggut nyawa lima orang.
Hingga kini, krisis kemanusiaan di Myanmar terus berlanjut dengan ribuan tahanan politik masih mendekam di penjara dan konflik bersenjata yang diperkirakan telah menewaskan puluhan ribu orang sejak kudeta tahun 2021.
