JurnalPatroliNews – Jakarta – Pimpinan DPR RI menggelar rapat koordinasi tingkat tinggi bersama jajaran pemerintah untuk mengevaluasi percepatan pemulihan pasca-bencana di Aceh dan wilayah Sumatera lainnya.
Rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026) ini menekankan target fungsionalitas birokrasi dan infrastruktur sebelum memasuki bulan suci Ramadan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin langsung jalannya rapat dengan didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal dan Saan Mustopa.
Kehadiran menteri-menteri kunci menunjukkan keseriusan koordinasi ini, mulai dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian—selaku Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatera—hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Rapat ini merupakan tindak lanjut evaluasi dari koordinasi terakhir di Banda Aceh pada 10 Januari lalu. Fokus kita adalah memastikan progres kerja berjalan sesuai linimasa yang telah disepakati,” ujar Dasco saat membuka persidangan.
Politikus Partai Gerindra tersebut menegaskan target ambisius agar roda pemerintahan di seluruh wilayah terdampak, khususnya Aceh, harus sudah pulih total sebelum Ramadan 2026.
Berdasarkan pemantauan terkini, Dasco menyebut hanya tinggal sebagian kecil sektor administrasi yang masih mengalami kendala teknis.
Selain aspek birokrasi, normalisasi sungai dan pembukaan akses daerah terisolir menjadi sorotan utama.
“Kami memonitor bahwa saat ini sudah tidak ada lagi daerah yang terisolir di Aceh, meskipun medan yang dihadapi sangat berat. Prioritas selanjutnya adalah pembersihan lingkungan dan infrastruktur krusial,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait juga diminta memaparkan progres penyediaan Hunian Sementara (Huntara) bagi pengungsi.
Koordinasi ini juga melibatkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, hingga jajaran petinggi TNI-Polri.
Hingga berita ini diturunkan, rapat yang diselenggarakan secara terbuka ini masih berlangsung untuk mendengarkan rincian teknis dari masing-masing kementerian terkait sisa pembersihan lingkungan dan kesiapan fasilitas publik menjelang hari besar keagamaan.
