JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat dituding menghambat upaya Venezuela dalam membayar biaya pembelaan hukum Presiden Nicolás Maduro yang tengah menghadapi proses hukum di New York. Tuduhan tersebut disampaikan kuasa hukum Maduro di AS, Barry Pollack, melalui surat resmi kepada hakim federal.
Dalam surat tertanggal 20 Februari yang ditujukan kepada Hakim Distrik AS Alvin Hellerstein, Pollack menyebut otorisasi pembayaran dari pemerintah AS sempat diberikan, namun dicabut hanya beberapa jam kemudian. Akibatnya, transfer dana untuk menutup biaya pembelaan di pengadilan federal Manhattan terblokir.
Pollack menilai langkah tersebut bertentangan dengan kewajiban konstitusional Venezuela untuk menyediakan pembelaan hukum bagi kepala negaranya. Ia menegaskan kliennya tidak memiliki kemampuan membayar biaya pengacara tanpa dukungan pemerintah.
“Pemerintah Venezuela memiliki kewajiban untuk membayar biaya pengacara Tuan Maduro, dan Tuan Maduro memiliki harapan yang sah bahwa pemerintah akan melakukannya,” tulis Pollack.
Pengacara pidana terkemuka itu dikenal pernah menangani sejumlah perkara besar, termasuk mewakili pendiri WikiLeaks, Julian Assange.
Kasus ini muncul di tengah meningkatnya tekanan Washington terhadap Caracas. Pemerintah AS saat ini menuntut Maduro di pengadilan federal Manhattan setelah operasi militer AS awal tahun ini.
Di sisi lain, Rusia menyatakan dukungan terhadap pemerintah Venezuela. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Dmitry Lyubinsky, menegaskan Moskow mendukung penuh upaya Caracas menjaga kedaulatan nasional.
“Kami tanpa syarat mendukung pemerintah Venezuela yang sah dalam upayanya melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional negara tersebut,” ujarnya dalam pertemuan tingkat tinggi Kelompok Sahabat untuk Membela Piagam PBB.
Lyubinsky juga mendesak AS untuk membebaskan Maduro beserta istrinya, Cilia Flores, serta menghormati kemerdekaan politik Venezuela.
Hingga kini, proses hukum terhadap Maduro masih berlangsung di pengadilan federal New York.
