JurnalPatroliNews – Jakarta – Peningkatan alokasi kredit untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam beberapa tahun terakhir belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penguatan kinerja pelaku usaha. Pemerintah menilai persoalan di sisi hilir menjadi salah satu faktor utama yang memicu masih tingginya kredit bermasalah.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan, secara nominal akses pembiayaan bagi UMKM sebenarnya telah menunjukkan perkembangan signifikan. Hal itu disampaikannya dalam acara Indonesia Ramadan Expo di Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026).
“Setelah satu tahun saya jadi Menteri UMKM, ternyata akses pembiayaan dilihat dari sisi nominal sudah luar biasa,” kata Maman.
Ia memaparkan, total kredit yang dialokasikan perbankan sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp8.000 triliun. Dari jumlah tersebut, hampir Rp2.000 triliun telah mengalir ke sektor UMKM melalui berbagai skema pembiayaan, baik murni maupun nonmurni.
Menurut Maman, tren penyaluran kredit ini terus meningkat jika dibandingkan satu hingga dua dekade sebelumnya. Namun demikian, peningkatan tersebut belum otomatis memperkuat kinerja UMKM di lapangan.
Ia menjelaskan, persoalan utama justru muncul ketika pelaku usaha mengalami kesulitan memasarkan produknya. Ketika barang tidak terserap pasar, arus kas usaha terganggu dan berdampak langsung pada kemampuan membayar kewajiban kredit.
“Kondisi ini membuat usaha berhenti dan kredit menjadi bermasalah,” ujarnya.
Maman menegaskan bahwa tingginya rasio kredit bermasalah (NPL) di sektor UMKM tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada perbankan. Ia menilai persoalan tersebut merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Makanya saya selalu bilang bahwa NPL tinggi itu bukan serta-merta hanya kesalahan pihak bank saja. Dan UMKM itu kesalahan kita semua,” pungkasnya.
