JurnalPatroliNews – JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memastikan rencana penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan tidak akan mengganggu pelayanan pemerintah daerah (pemda) kepada masyarakat.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Tito menegaskan bahwa kebijakan WFH bukan hal baru dalam praktik pemerintahan. Ia mencontohkan pengalaman saat pandemi COVID-19, ketika sistem kerja jarak jauh diterapkan secara lebih ketat namun layanan publik tetap berjalan.
“Saya yakin tidak akan masalah. Ini bukan pengalaman pertama. Saat COVID-19, bahkan work from office (WFO) hanya sekitar 25 persen, tapi pelayanan tetap berjalan,” ujar Tito, Kamis (26/3/2026).
Menurut Tito, pengalaman tersebut menjadi bekal penting bagi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan serupa saat ini. Ia menyatakan Kementerian Dalam Negeri siap jika kebijakan tersebut resmi diberlakukan, termasuk melakukan penyesuaian di daerah.
Meski demikian, ia mengakui perlunya sosialisasi lebih lanjut, terutama bagi kepala daerah yang baru menjabat, agar pelaksanaan kebijakan berjalan optimal.
Lebih lanjut, Tito menegaskan bahwa layanan publik yang bersifat esensial harus tetap beroperasi tanpa gangguan, meskipun skema WFH diterapkan. Sektor-sektor seperti transportasi, layanan darurat, rumah sakit, dan kebersihan menjadi prioritas utama.
“Hal-hal yang esensial seperti angkutan, layanan emergensi, rumah sakit, dan kebersihan harus tetap berjalan,” katanya.
Terkait skema yang tengah dibahas, Tito menyebut opsi yang mengemuka adalah penerapan WFH satu hari dalam sepekan. Namun, penentuan hari pelaksanaan masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
“Yang saya dengar satu hari dalam seminggu. Tapi hari apa yang akan dipilih, itu nanti menunggu keputusan Presiden setelah laporan hasil rapat,” ujarnya.
