JurnalPatroliNews – Rabat — Pemerintah Belanda menyatakan bahwa skema otonomi wilayah Sahara di bawah kedaulatan Maroko merupakan solusi paling realistis untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung lama di kawasan tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Menteri Luar Negeri Belanda, Tom Berendsen, usai melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita di Rabat, Selasa (7/4/2026).
“Belanda menganggap bahwa otonomi sejati di bawah kedaulatan Maroko adalah solusi paling layak untuk sengketa atas Sahara,” ujar Berendsen.
Ia juga menegaskan bahwa Belanda tetap berpegang pada kerangka internasional, termasuk Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi terkait, serta mendukung upaya mediasi yang dipimpin utusan pribadi Sekretaris Jenderal PBB, Staffan de Mistura.
Menurutnya, penyelesaian konflik harus ditempuh melalui jalur dialog dan negosiasi yang difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Lebih lanjut, Belanda menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti posisi tersebut secara konkret, baik dalam ranah diplomatik maupun ekonomi, dengan tetap mengacu pada prinsip hukum internasional.
“Belanda akan bertindak sesuai dengan posisinya, termasuk pada tingkat diplomatik dan ekonomi, sesuai dengan hukum internasional,” pungkas Berendsen.
