JurnalPatroliNews – Jakarta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2026 mengenai pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Chengdu, Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Langkah diplomatis ini diambil untuk memperluas jangkauan layanan perlindungan warga negara dan mempererat kerja sama ekonomi di wilayah barat daya Tiongkok.
Perpres yang ditetapkan pada 2 Maret 2026 ini diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. Kebijakan ini didasari oleh urgensi untuk memperkokoh hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok, khususnya di Kota Chengdu yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di negeri tirai bambu tersebut.
Fokus Perlindungan WNI dan Ekonomi Dalam bagian pertimbangan beleid tersebut, pemerintah menggarisbawahi bahwa kehadiran KJRI di Chengdu sangat krusial dalam memberikan perlindungan maksimal bagi Warga Negara Indonesia (WNI) serta memfasilitasi peluang kerja sama ekonomi yang lebih intensif.
Berdasarkan Pasal 2, KJRI Chengdu berstatus sebagai Perwakilan Konsuler yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia (Duta Besar RI) di Beijing.
Wilayah Kerja dan Organisasi Kehadiran KJRI Chengdu akan memiliki cakupan wilayah kerja yang cukup strategis. Merujuk pada Pasal 3, wilayah kerja tersebut meliputi:
- Provinsi Sichuan
- Kota Chongqing
- Provinsi Yunnan
- Provinsi Shaanxi
- Provinsi Gansu
Terkait detail susunan organisasi, tata kerja, fungsi, serta jenjang jabatan, nantinya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Luar Negeri setelah mendapatkan persetujuan dari kementerian yang membidangi urusan aparatur negara.
“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi penutup beleid tersebut. Dengan diresmikannya KJRI Chengdu, diharapkan sinergi investasi, perdagangan, dan pelayanan kekonsuleran bagi warga Indonesia di wilayah Sichuan dan sekitarnya dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
