JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah Filipina secara resmi melayangkan permohonan kepada Mahkamah Agung (MA) setempat untuk memberikan izin eksekusi penangkapan terhadap seorang senator aktif, Ronald dela Rosa.
Langkah hukum ini diambil agar Dela Rosa dapat segera diseret dan diadili di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas keterlibatannya dalam operasi perang narkoba berdarah semasa kepemimpinan mantan Presiden Rodrigo Duterte.
Pada pekan lalu, pihak ICC telah menerbitkan dan membuka surat perintah penangkapan resmi terhadap Dela Rosa.
Mantan kepala kepolisian tersebut dituduh secara bersama-sama dengan Duterte serta sejumlah pihak lainnya telah melakukan pelanggaran berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk pembunuhan masal.
Merespons ancaman penangkapan tersebut, Dela Rosa sempat menggunakan hak imunitasnya dengan berlindung di dalam kompleks gedung Senat Filipina.
Sembari bertahan di sana, ia juga mengajukan permohonan yudisial ke Mahkamah Agung dengan harapan lembaga tinggi peradilan tersebut dapat menghentikan segala upaya penahanan terhadap dirinya.
Status Buron dan Penolakan Gugatan oleh Pemerintah Namun, dalam dokumen penolakan yang diajukan ke pengadilan pada Minggu (17/5), pemerintah Filipina dengan tegas meminta agar gugatan hukum yang diajukan oleh Dela Rosa ditolak mentah-mentah.
dilansir laporan dari AFP, Jaksa Agung Filipina, Darlene Berberabe, menyatakan bahwa melalui tindakan dan keputusannya sendiri, sang senator dinilai telah menempatkan dirinya di luar batas perlindungan hukum yang sah.
Berdasarkan naskah dokumen resmi pemerintah tertanggal 16 Mei 2026, Dela Rosa secara yuridis masih dikategorikan sebagai seorang buronan sebelum ia secara kooperatif menyerahkan diri.
Dokumen yang disebarluaskan pada hari Minggu tersebut menekankan bahwa selama yang bersangkutan belum menyerahkan diri kepada otoritas penegak hukum yang sah, ia harus tetap dianggap sebagai buron dan tidak berhak memperoleh bantuan hukum atau fasilitas apa pun dari pengadilan.
Hingga saat ini, keberadaan politisi yang akrab dijuluki Bato tersebut masih misterius dan belum diketahui secara pasti.
Ia dilaporkan telah meninggalkan gedung Senat secara diam-diam pada Kamis (16/5) lalu, sesaat setelah rentetan suara tembakan misterius terdengar menggema di sekitar area gedung pada malam sebelumnya.
Kewajiban Yuridiksi Masa Lalu dengan ICC Di sisi lain, Departemen Kehakiman Filipina sebelumnya sempat mengeluarkan pernyataan bahwa surat perintah penangkapan dari ICC baru akan dijalankan secara efektif setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan final atas permohonan Dela Rosa.
Aturan penundaan ini tidak berlaku apabila sang senator terdeteksi melakukan upaya melarikan diri ke luar negeri.
Dela Rosa sendiri berkilah dan menilai bahwa surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC sama sekali tidak sah secara hukum.
Landasan argumennya adalah karena Filipina tercatat sudah resmi keluar dari lingkaran keanggotaan pengadilan internasional yang berbasis di Den Haag tersebut sejak tahun 2019 silam.
Akan tetapi, pemerintah Filipina mematahkan argumen tersebut dan menegaskan bahwa keputusan penarikan diri dari keanggotaan ICC tidak serta-merta menghapus kewajiban moral dan hukum negara untuk tetap bekerja sama dalam proses hukum yang sudah telanjur dimulai di masa lalu.
Sebagai catatan, ICC sendiri sudah mulai menggulirkan investigasi mendalam terkait perang narkoba era Duterte sejak tahun 2018.
Operasi pembersihan anti-narkoba yang diluncurkan secara agresif oleh Rodrigo Duterte sesaat setelah ia naik takhta sebagai presiden pada tahun 2016 silam dilaporkan telah menewaskan ribuan orang, di mana sebagian besar korban merupakan pengguna serta pengedar narkoba kelas teri menurut data dari kelompok pegiat HAM.
Menjelang proses hukum Dela Rosa ini, Duterte sendiri sudah lebih dulu ditangkap pada Maret tahun lalu dan langsung diterbangkan ke Belanda untuk menghadapi pengadilan di Den Haag.
Sementara itu, Ronald dela Rosa merupakan sosok sentral yang menjabat sebagai kepala kepolisian nasional Filipina pada periode 2016-2018 sebelum akhirnya sukses melenggang menjadi senator pada pemilu 2019.
