JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, memberikan paparan strategis mengenai peta dinamika geopolitik global saat ini.
Ia menyebutkan bahwa melonjaknya intensitas konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran beredar dampak buruk terhadap misi kemanusiaan dunia.
Ketegangan kedua negara tersebut dinilai membuat inisiatif penyaluran bantuan kemanusiaan untuk wilayah Gaza melalui skema Board of Peace (BoP) kini cenderung dikesampingkan atau left behind.
Pernyataan krusial tersebut disampaikan oleh Menhan Sjafrie di tengah agenda rapat kerja formal bersama jajaran anggota Komisi I DPR RI yang berlangsung di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (19/5).
Sjafrie menjabarkan bahwa formula BoP pada awalnya dibentuk sebagai salah satu instrumen inisiatif dari Presiden Amerika Serikat yang diproyeksikan untuk mengawal misi kemanusiaan serta membantu warga Palestina di Jalur Gaza.
Langkah internasional ini dirancang setelah melihat besarnya eskalasi korban jiwa di Gaza yang diestimasikan telah menelan hingga hampir 80 ribu korban jiwa sipil.
Kemunculan gagasan program tersebut mengemuka di tengah gelombang besarnya tekanan internasional yang dialamatkan kepada pihak Israel atas konfrontasi bersenjata di wilayah Gaza.
Negara Indonesia sendiri dilaporkan berhasil mendapatkan catatan apresiasi yang tinggi dari Presiden AS karena dinilai konsisten memiliki atensi dan kepedulian yang besar terhadap isu-isu kemanusiaan di Palestina.
Pihak Washington melayangkan pujian lantaran Indonesia sebagai negara dengan struktur jumlah populasi penduduk muslim terbesar di dunia, mampu menunjukkan komitmen nyata dan perhatian yang luar biasa kuat terhadap penyelesaian krisis kemanusiaan yang mendera warga Gaza.
Prasyarat Eksistensi Hamas dan Kesiapan Brigade Komposit TNI Lebih dalam, Sjafrie menceritakan bahwa dalam prosesnya, Indonesia kemudian diajak terlibat aktif dalam ruang konsultasi BoP bersama dengan barisan sejumlah negara-negara Arab lainnya.
Namun, dalam keterlibatan tersebut, Indonesia secara tegas menyodorkan beberapa klausul prasyarat mutlak yang wajib dipenuhi.
Prasyarat tersebut di antaranya adalah keharusan untuk tetap menjaga eksistensi faksi Hamas di Palestina, serta komitmen untuk mencegah segala bentuk aktivitas pengerahan kekuatan fisik militer yang berpotensi memperluas jatuhnya korban dari kalangan warga sipil di Gaza.
Setelah dicapainya kesepakatan awal tersebut, Presiden Amerika Serikat kemudian menindaklanjutinya dengan membentuk sebuah wadah pasukan keamanan gabungan internasional yang dinamakan International Stabilization Force (ISF), di mana Indonesia turut serta memasukkan namanya ke dalam skema taktis tersebut.
Sayangnya, cetak biru rencana perdamaian tersebut kini harus membentur tembok tebal seiring dengan terjadinya pergeseran dinamika geopolitik baru.
Tingginya tensi gesekan politik militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran membuat konsentrasi internasional terpecah, sehingga program BoP serta pasukan ISF menjadi cenderung terabaikan di lapangan.
Sjafrie menambahkan bahwa karena fokus perhatian Amerika Serikat tersedot pada konflik dengan Iran, maka proyeksi kerja BoP otomatis left behind.
Imbas dari terabaikannya program BoP tersebut pada akhirnya ikut menyeret keberadaan pasukan ISF menjadi ikut left behind atau belum berjalan sesuai rencana awal.
Kendati implementasi operasional dari inisiatif bentukan Presiden AS tersebut belum membuahkan arahan instruksi teknis yang jelas akibat dinamika geostrategis global, Pemerintah Indonesia dipastikan tidak menurunkan tingkat kewaspadaannya.
Menhan Sjafrie menegaskan bahwa Panglima TNI telah merampungkan kesiapan satu barisan pasukan khusus berupa brigade komposit.
Pasukan militer tersebut hingga saat ini diposisikan dalam status siaga penuh atau standby, dan siap sedia diterjunkan ke medan tugas kapan saja apabila sewaktu-waktu komando untuk bergabung dengan pasukan ISF resmi digulirkan.
