DPR Minta Pemerintah Evaluasi Iklim Investasi usai Surat Keluhan Kadin China


JurnalPatroliNews – JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap iklim investasi nasional menyusul surat resmi yang dikirim Kamar Dagang China kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Firman, surat tersebut harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk membenahi berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan investor asing di Indonesia.

“Kami berdiskusi dengan teman-teman pelaku usaha karena memang itu dirasakan. Jadi sebetulnya surat dari Kadin China itu merupakan warning yang harus dijadikan evaluasi,” kata Firman kepada wartawan, Jumat (22/5/2026).

Sebelumnya, Kamar Dagang China di Indonesia menyampaikan surat resmi yang menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai menghambat investasi dan kegiatan usaha.

Beberapa isu yang disorot antara lain kenaikan pajak dan royalti, pengetatan aturan devisa hasil ekspor (DHE), pengurangan kuota bijih nikel, hingga praktik penegakan hukum yang dinilai berlebihan dan membuka ruang korupsi maupun pemerasan.

Firman menilai langkah pelaku usaha asing menyampaikan nota resmi kepada pemerintah menjadi tamparan bagi dunia usaha nasional dan otoritas terkait.

“Dengan adanya surat dari asing ini tentu memalukan karena sifatnya resmi sebagai nota diplomatik dari pelaku usaha,” ujarnya.

Politikus Partai Golongan Karya itu membandingkan kondisi Indonesia dengan sejumlah negara lain yang dinilai lebih agresif memberikan kemudahan dan insentif bagi investor asing.

Ia menilai persoalan perizinan hingga dugaan kriminalisasi terhadap pelaku usaha masih menjadi hambatan utama masuknya investasi ke Indonesia.

Firman juga mengaku menerima banyak keluhan dari investor asing terkait berbagai pungutan di lapangan yang dianggap membebani operasional perusahaan.

Menurut dia, tekanan terhadap investor tidak hanya datang dari regulasi, tetapi juga dari kelompok tertentu hingga oknum aparat.

“Saya pernah mendapat keluhan dari pelaku usaha investasi. Mereka menyebut hal yang sangat memalukan. Sampai ulang tahun kepala desa, RT, minta bantuan kepada perusahaan,” pungkasnya.