JurnalPatroliNews – Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi mengusulkan penambahan alokasi dana sekira 66,1 triliun rupiah demi memenuhi pagu kebutuhan ideal operasional institusi untuk tahun anggaran 2027 mendatang.
Langkah pengajuan ini diambil lantaran pagu indikatif awal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebesar 118 triliun rupiah dinilai masih belum mencukupi program strategis jangka panjang serta pemeliharaan keamanan nasional secara menyeluruh.
Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo memaparkan usulan kekurangan tersebut secara berkala dalam forum rapat kerja bersama jajaran anggota Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Dedi menjelaskan bahwa berdasarkan draf perhitungan tim internal, usulan kebutuhan ideal Polri sebenarnya berada di angka 178 triliun rupiah, sehingga pagu indikatif yang diberikan pemerintah baru memenuhi sekitar 66,4 persen dari total pembiayaan.
Angka kebutuhan ideal tersebut kemudian mengalami rasionalisasi dan bergerak naik hingga menyentuh 184 triliun rupiah akibat adanya faktor koreksi dari pergerakan kenaikan harga bahan bakar minyak serta fluktuasi nilai tukar kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat saat ini.
Guna memotong defisit anggaran yang cukup besar tersebut, pihak Markas Besar Polri mengonfirmasi telah melayangkan draf usulan kekurangan dana kepada Kementerian Keuangan serta Kementerian PPN/Bappenas melalui surat resmi Kapolri pada pertengahan Juni ini.
Apabila dirinci secara mendalam, usulan tambahan anggaran jumbo sebesar 66,1 triliun rupiah tersebut akan didistribusikan ke dalam tiga kluster belanja utama kelembagaan.
Pembagian tersebut meliputi pembiayaan sektor belanja pegawai sebesar 4,5 triliun rupiah, pos belanja barang senilai 20,9 triliun rupiah, serta porsi terbesar dialokasikan untuk sektor belanja modal yang menyerap dana hingga 40,6 triliun rupiah.
Komjen Dedi Prasetyo menegaskan bahwa pasokan anggaran tambahan ini nantinya akan diprioritaskan secara ketat untuk mendanai sejumlah program krusial di internal Korps Bhayangkara.
Beberapa program prioritas yang dimaksud antara lain adalah pemenuhan penyesuaian batas usia pensiun anggota, percepatan target kenaikan indeks remunerasi pegawai hingga menyentuh angka 80 persen, pasokan komponen gaji beserta tunjangan rutin, dana persiapan awal pengamanan Pemilu serentak 2029, hingga proyek pembangunan markas komando serta fasilitas rumah dinas bagi personel di berbagai wilayah daerah.
Pihak kepolisian berharap draf usulan penyesuaian ini dapat diakomodasi penuh dalam draf final alokasi anggaran negara demi menjaga keberlanjutan performa pelayanan publik dan stabilitas kamtibmas.
Komentar